Home Citizen Rep Aliansi Muda Untuk Demokrasi Tentang Pendirian Pom Bensin

Aliansi Muda Untuk Demokrasi Tentang Pendirian Pom Bensin

0

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rembang Jawa Tengah diduga telah melakukan persekongkolan terkait pendirian Pom bensin Ilegal di Rembang Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aliansi Muda Untuk Demokrasi (Almud), Andreas Agus Harta, di Rembang Jawa Tengah.

Dalam siaran persnya, Aliansi Muda Untuk Demokrasi ini akan membeberkan secara detail bukti berkas, dan rekaman video kongkalikong yang dilakukan oleh KPUD dan DPRD Kabupaten Rembang Jawa Tengah sebagai pejabat negara.

“Kami akan Beberkan bukti serta berkas dan Rekaman Video atas Konspirasi Anggota DPRD dan anggota KPUD Rembang Jawa Tengah pada pihak yanh berwajib” tutur Agus Harta dalam siaran persnya, Jumat (11/03) di Rembang Jawa Tengah.

Agus Harta juga, rencananya akan bergerak ke Jakarta, melaporkan kasus ini pada Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, dan Badan Pengurus Harian (BPH) MIGAS. Selain itu lanjut dia (Agus) kami juga akan mendatangi DPP Partai Demokrat.
“Sebab konspirasi penggelapan dan pencatutan nama BPH MIGAS itu di lakukan oleh anggota DPRD Rembang dari partai demokrat dan anggota KPUD Rembang Jawa Tengah,” ujarnya.

Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat atau penyelenggara negara wajib menjauhkan diri dari sifat Korupsi.

“Kongkalikong yang dilakukan oleh DPRD saudara IS dan AU Anggota KPUD Kabupaten Rembang atas pendirian pom bensin yang berada di sekitar Kabupaten Rembang ini telah merugikan negara” tutur mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Selatan itu.

Ia menuturkan, dalam pendirian pom bensin ini, terdapat peralihan pom bensin dan peralihan tersebut hanya diketahui oleh segelintir orang saja, tanpa melibatkan instansi negara.

“Pendirian pom bensin disekitar rembang ini diduga terindikasi gratifikasi, Korupsi dan Penadahan, sebab adanya peralihan pom bensin tersebut hanya diketahui segelintir orang saja, tanpa melibatkan lembaga penegak Hukum dan lembaga negara lainya yang berkaitan” Ungkap Agus Harta.

Berdasarkan data yang terkumpul pada Aliansi Muda Untuk Demokrasi (Almud), dalam pendirian pom tersebut terdapat sebuah pencatutan nama instansi pemerintah yakni BPH MIGAS dan dana yang digunakan untuk pendirian pom itu teeindikasi dana gratifikasi sebesar 250 juta rupiah.

Oleh karena itu, kata Koordinator Almud, Agus Harta, akan laporankan kasus ini ke pusat BPH Migas terkait perkara yang terjadi di Rembang Jawa Tengah.

“Jika nanti terbukti bahwa tidak adanya bukti peralihan dan kerja sama dengan pihak pusat BPH MIGAS, maka jelas ini adalah pencatutan, penggelapan dan penipuan dan itu sudah merugikan negara ratusan juta rupiah” ujar agus harta.

Selanjutnya, ALMUD juga akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, agar persekongkolan antara DPRD saudara IS dan Anggota KPUD Rembang Jawa Tengah AU segera diperiksa dan dipecat dari jabatannya, karena telah melakukan ketidak jujuran dalam hidup berbangsa dan bernegara. (Kiriman: Deni Iskandar, Aktivis Mahasiswa)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here