Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud RI, Hamid Muhammad mengkhawatirkan Provinsi Banten sulit keluar dari permasalahan pengangguran. Bahkan dikhawatirkan angka pengangguran menumpuk di Provinsi Banten pada tahun 2019.
Disebutkan Hamid, hal itu terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Banten terbilang rendah. “Banten, seperti Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan seterusnya masih memiliki APK SMP yang rendah,” ujarnya kepada tangerangonline.id di Bintaro, Pondok Aren.
Kenapa dirinya mengaitkan pengangguran dengan APK SMP? APK adalah angka yang menunjukan partisipasi siswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Padahal kenyataan saat ini, standar minimal pendidikan untuk memperoleh pekerjaan layak adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
Kondisi Banten akan semakin ketinggalan, apabila pemerintah pusat menerapkan wajib belajar 12 tahun. “Di tahun 2019 nanti, kemungkinan wajib belajar bukan lagi 9 tahun, tapi 12 tahun. Tidak mungkin lagi kita berbekal ijazah SMP (untuk melamar pekerjaan),” seloroh Hamid.
Oleh karenanya, Dirjen Dikdasmen menghimbau kepada seluruh Kota atau Kabupaten, termasuk di Provinsi Banten ini yang memiliki APK SMP rendah agar segera menyusun program solutif. Jika tidak? Berdampak pada semua sektor, seperti peningkatan angka pengangguran yang akan menumpuk di Provinsi Banten tahun 2019.
“Tentu ini akan menjadi beban daerah, beban negara, dan beban masyarakat,” tutup Hamid. (Muf)
