Menanti Sekda Tangsel

Oleh: Arif Wahyudi, ME., AK., CA. (Wakil Ketua ICMI Tangerang Selatan)

Saat reshuffle ‘kabinet’ Tangerang Selatan sudah semakin dekat. Pemkot Tangerang Selatan sudah melakukan persiapan untuk pada saatnya melakukan pergantian pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nya. Pejabat terpenting yang sedang diproses seleksinya adalah Sekretaris Daerah (Sekda). Dia lah chief executive officer yang menjadi lokomotif administratif Pemkot Tangerang Selatan.

Dalam tulisan sebelumnya “Menebak Arah Reshuffle ‘Kabinet’ Tangsel”, Penulis menduga pejabat penting Tangerang Selatan akan diisi oleh birokrat yang ‘compatible’ dengan inovasi teknologi ketika dihadapkan secara kontras pada loyalitas politis tanpa kompetensi inovasi teknologi. Dalam dugaan ini, Sekda sebagai birokrat terpenting di Pemkot Tangerang Selatan tentulah sosok yang paling ‘compatible’ dengan inovasi dan teknologi setelah lulus uji loyalitas. 

Dugaan ini didasarkan pada explisitnya inovasi teknologi dalam visi Walikota yang dituangkan dalam draft RPJMD, pernyataan-pernyataan Walikota tentang smart city, penyelenggaraan Tangsel Global Innovation Forum World Technopolis Associaton (TGIF – WTA), kegiatan-kegiatan SKPD bertema inovasi teknologi dan rencana pembangunan Science Techno Park (STP) tahun 2017 senilai 90 M.  Sebagai tambahan informasi, WTA adalah organisasi kota-kota di dunia yang menjadikan inovasi teknologi sebagai keunggulan kompetitif kota dan mereka memiliki STP untuk menyemai talenta teknologinya. Tangerang Selatan sebagai tuan rumah TGIF yang lalu tentu membutuhkan STP nya sendiri tidak secara permanen “nebeng” Puspiptek yang merupakan STP nya Indonesia. 

Tulisan ini mencoba melihat proses yang tengah berjalan dalam seleksi Sekda, sekaligus untuk membuat prediksi yang lebih aktual tentang arah reshuffle ‘kabinet’ Tangsel.  

Pansel Sekda

Untuk rekrutmen Sekda, Pemkot Tangerang Selatan telah membentuk kembali Panitia Seleksi (Pansel) Sekda. Pansel Sekda yang pertama tahun 2015 dianggap gagal dan dibubarkan. Dalam kaitan dengan gagal dan dibubarkannya Pansel Sekda yang lalu kalangan DPRD menyoroti pertanggungjawaban anggaran sebesar 600 juta dalam kesempatan membahas anggaran Pansel Sekda yang baru. Untuk mendanai Pansel Sekda yang baru Pemkot mengajukan anggaran 420 juta.  

Dari pantauan media Pansel yang baru ini beranggotakan birokrat, mantan birokrat, akademisi dan profesional. Mereka adalah mantan Sekda Banten Muhadi sebagai Ketua, mantan pejabat Walikota Tangsel Hidayat Djohari, Kepala BKD Provinsi Banten, Rektor Institut Teknologi Indonesia (ITI) Serpong, Kepala Puspiptek Sri Setiawati dan Kepala BKPP Kota Tangsel Firdaus sebagai Sekretaris.

Dengan menggunakan Google sebagai track record tracer dan kata kunci “nama jabatan inovasi teknologi”, maka hampir tidak ada informasi keterkaitan empat Pimpinan dan Anggota Pansel dengan inovasi dan teknologi. Keterkaitan yang kuat beberapa di antara mereka justru cenderung ke area politis. Sedangkan dua anggota Pansel yang lain memiliki keterkaitan yang kuat dengan inovasi teknologi.

Dalam komposisi Pansel seperti ini, terlebih dalam susunan Pimpinan dan Anggotanya, dugaan bahwa arah reshuffle ‘kabinet’ akan compatible dengan inovasi teknologi tetap ada walau pun tidak mayor. Aspek loyalitas politis tampaknya akan menjadi faktor terpenting, sebagaimana pernyataan Walikota yang diberitakan media. 

Peserta Seleksi

Pansel Sekda Tangsel telah mengumumkan lelang jabatan ini di media lokal dengan persyaratan yang relatif ringan. Dengan persyaratan tersebut cukup banyak pejabat di lingkup Pemkot Tangsel yang mampu memenuhinya. Di samping itu pejabat di luar Pemkot Tangsel juga dimungkinkan untuk mendaftar. 

Dari pantauan media, lelang jabatan ini sepi peminat. Ada juga dorongan publik supaya Pemkot mengiklankan lelang jabatan ini ke media nasional untuk dapat diketahui dan menarik minat kandidat dari luar. 

Hingga tanggal 5 Oktober, beberapa nama diberitakan telah mendaftarkan diri secara on line. Mereka adalah Syamsudin (Sekretaris DPRD), Chaerul Saleh (Staf Ahli Walikota), Sukanta (Kadishubkominfo), dan Dadang Sofyan (Ka BPPT).  Beberapa nama yang dimunculkan media sebagai kandidat kuat seperti Muhammad (Plt Sekda/Ka Disperindag), Retno Pratiwi (Ka DBMSDA), dan Teddy Meiyadi (Ka Bappeda) belum diberitakan mendaftar. Barangkali mereka memanfaatkan waktu pendaftaran hingga tanggal 11 Oktober 2016. 

Mencermati bahwa tidak ada pejabat dari luar Pemkot Tangerang Selatan yang ‘dimagangkan’ dalam birokrasinya, maka dapat diduga bahwa Sekda Tangerang Selatan yang akan datang berasal dari ‘dalam’. ‘Pemagangan’ pejabat luar dalam birokrasi merupakan cara yang biasanya ditempuh untuk mempromosikan mereka dalam jajaran birokrasi Pemkot Tangerang Selatan.  

Dengan metode track record tracing dari Google dengan kata kunci “nama jabatan inovasi teknologi” ditemukan keterkaitan beberapa kandidat yang sudah diberitakan mendaftar dengan inovasi teknologi. Kadishubkominfo umpamanya banyak terkait dengan pemanfaatan inovasi teknologi dalam informasi dan transportasi. Kepala BP2T terpantau melakukan terobosan pemanfaatan teknologi informasi dalam system operating procedure pelayanan perizinan. Chaerul Saleh Staf Ahli Walikota terpantau cukup banyak dalam sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG). 

Sedalam apa pemahaman dan komitmen mereka dalam menerjemahkan visi inovasi teknologi Walikota dalam srategi kebijakan, politik anggaran, hingga mendorong good governance dalam pelaksanaan merupakan aspek penting yang perlu dielaborasi oleh Pansel. 

Penetapan Sekda diikuti reshuffle ‘kabinet’ Pemkot Tangerang Selatan akan menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keseriusan statement visi dan kegiatan besar bertemakan inovasi teknologi. Akan sangat berbahaya bila Walikota yang sudah mendeklarasikan visi inovasi teknologi mengangkat pejabat yang tidak ‘compatible’. Gedung yang ‘mangkrak’, tidak berfungsinya berbagai fasilitas teknologi, olok-olok publik hingga urusan dengan Aparat Penegak Hukum akan menjadi potensi cost yang harus dibayar untuk keputusan yang keliru. 

Semoga inovasi teknologi tidak sekedar menjadi kata-kata indah untuk menjustifikasi belanja uang rakyat. Wallahu ‘alam. (*)