Home Berita DPRD Tangsel Dukung Pemberantasan Pungli

DPRD Tangsel Dukung Pemberantasan Pungli

0

Pungutan liar (pungli) ditengarai terjadi di berbagai instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik tingkat pusat hingga di daerah, termasuk di Kota Tangerang Selatan. Oleh karenanya, Pemkot Tangsel didesak mengantisipasinya seperti yang tengah digalakkan Presiden Joko Widodo saat ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Saleh Asnawi, mengatakan, penegakkan good government harus dimulai dari perangkat daerah yang paling bawah. Dia mengungkapkan, sudah menjadi rahasia publik bahwa terdapat banyak hal-hal semacam pungutan liar di berbagai instansi.

Disebutkan Saleh, misalnya pungli di jalan yang dilakukan oknum Dishubkominfo terhadap truk dan angkutan umum, proses pembuatan perijinan atau dalam pengurusan administrasi kependudukan bahkan sampai tingkatan paling rendah di level Kecamatan dan kelurahan.

“Hal ini jangan dibiarkan, apalagi pemberantasan pungutan liar sudah menjadi program Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah harus menyikapi segera. Jika masih ada yang bandel berikan sanksi tegas pada oknum yang bersangkutan, kapan perlu kepala dinasnya juga harus di berikan sanksi guna memberikan ketegasan pada anggotanya agar tidak melakukan pungli,” ujarnya

Untuk mencegah terjadinya praktek pungli, Asnawi sepakat jika Pemkot Tangsel membentuk sistem pengawasan melekat (Waskat) di bawah kendali Bagian Pemerintahan maupun Asisten Daerah. Hingga pemberian sanksi tegas pada instansi atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut.

“Pembentukan perangkat pengawasan ini untuk mereka yang bekerja agar tak terjadi pungli,” ungkap Asnawi.

Terkait sanksi yang dapat diterapkan untuk para oknum pelaku pungli, khususnya berkaitan dengan pelayanan publik, Asnawi menegaskan pemkot Tangsel juga perlu mempertimbangkannya. Menurutnya, sanksi itu perlu melihat tingkat kesalahan oknum tersebut.

“Misalnya bisa semacam penundaan kenaikan pangkat ataupun pemindahan yang bersangkutan ke instansi atau tempat atau posisi lain. Kalau kesalahannya sudah berat, bisa saja pemecatan,” tegasnya.

Selain perlunya pengawasan yang ketat, dia juga meminta SKPD memberi contoh yang baik dalam memberikan pelayanan. Pasalnya hingga kini, terutama soal perijinan, masih ada keluhan panjangnya birokrasi yang berpotensi terjadinya praktek pungli.

“Semoga dengan adanya kebijakan Operasi Pemberantasan Pungli bisa menjadi cambuk dalam melayani masyarakat, tak meminta imbalan dari masyarakat,” ungkapnya. (Ded)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here