Rendahnya penyerapan anggaran dari semua SKPD di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun ini membuat DPRD kecewa dan prihatin.
Sampai awal triwulan keempat bulan Oktober ini penyerapan APBD Kota Tangerang Selatan baru mencapai kisaran 44 persen, baik untuk kegiatan proyek maupun pembelanjaan lainnya.
Kondisi tersebut mendapat respon dari DPRD Tangsel yang mengaku kecewa dengan rendahnya serapan tersebut.
Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Tangsel Ahadi, Senin (24/10) yang dikonfirmasi terkait penyerapan APBD serta realisasi pekerjaan kegiatan fisik yang dilakukan diseluruh SKPD di Pemkot Tangsel tahun anggaran 2016 ini. Beberapa faktor disebut mempengaruhi keterlambatan pekerjaan proyek, serta masih minimnya serapan anggaran untuk kegiatan diluar proyek.
“Ini sudah memasuki triwulan ketiga namun realisasi penyerapan anggaran masih 44 persen. Seharusnya sudah mencapai angka 70 persen,” kata Wakil Ketua DPRD Tangsel Ahadi, Senin (24/10).
Ahadi mengatakan, tidak terserapnya anggaran dikarenakan lemahnya kinerja SKPD. Bahkan, kata dia, ada SKPD yang serapan fisiknya hanya 16 persen yakni Dinas Tatakota. Dari target Rp 700 Miliar hanya sekitar 9,08 persen realisasi keuangannya.
“Kalau memang kepala dinas tidak sanggup menjalankan, ganti saja,” ketus politisi Gerindra ini.
Ahadi menambahkan, minimnya penyerapan anggaran dapat dipastikan indikasinya koordinasi yang minim, tidak intensif, dan mereka berjalan parsial sendiri-sendiri.
Faktor lainnya, lanjut Ahadi, proses pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berjalan memakan waktu agak lama, juga keterlambatan SKPD menyerahkan dokumen lelang ke ULP,sehingga dampaknya adalah keterlambatan pekerjaan di lapangan.
Masalah lain menurut Ahadi adalah soal kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak tidak memumpuni dan juga masalah proses hukum yang selalu membayang bayangi. Sekarang sangat dirasakan kurangnya SDM di satu instansi yang menangani masalah pekerjaan fisik. Sebab banyak pegawai yang tidak bersedia diangkat menjadi pejabat di bidang pekerjaan fisik. Mereka merasa khawatir terjerat korupsi. Akibatnya terjadi kekurangan tenaga dan menyebabkan keterlambatan dalam proses lelang.
“Masih ada 2,5 bulan lagi sisa tahun anggaran 2016. Kita meminta kepada ULP selaku pelaksana pelelangan proyek agar dalam bulan Oktober ini semua proses lelang sudah tuntas 100 persen. Juga kepada SKPD selaku pelaksana kegiatan dan kepala daerah selaku leading sector segera menggesa kegiatan-kegiatan dengan sasaran dapat menekan silpa, dan tujuan dari pembangunan daerah dapat berjalan serta dinikmati masyarakat,” tambahnya.
Untuk itu, DPRD akan memantau terus soal penyerapan anggaran yang rendah ini. “Soal penyerapan anggaran akan terus dipantau, dievaluasi, disuport, didorong dan dikawal. Bila tak tercapai maka berarti kinerjanya buruk,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, serapan anggaran per Oktober mencapai 44 persen dari sebelumnya pada angka 34 persen. Hal ini disebabkan realisasi di lapangan berjalan secara maksimal oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pada akhir Agustus ada kenaikan pencairan, dari realisasi 44,70 persen atau Rp 1.477.320.861.564 dari pagu anggaran Rp 3.304.722.367.399. (Ded)
