Panwaslu Minta Media Bersama Awasi Pelanggaran Pilkada

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang meminta media massa bersama – sama mengawasi masa pra kampanye partai politik Pemilu 2019 di Kota Tangerang.

Hal ini seiring dengan Bawaslu RI, Provinsi dan Panwaslu Kota Tangerang yang sedang melakukan kegiatan pengawasan pra kampanye.

“Kami sudah menyampaikan beberapa hal kepada pengurus Partai Politik, bahwa yang telah ditetapkan oleh KPU RI, secara nasional ada 20 Partai, sedangkan untuk di Kota Tangerang ada 14 Partai Politik, untuk tidak memasang alat peraga kampanye (APK),” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang, Agus Muslim saat menggelar Meeting Media pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2018, Senin (28/5/2018) di HOP Restaurant, Jalan KH Hasyim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang.

Bawaslu RI sambung Agus, memerintahkan kepada Panwaslu agar bisa memberikan pengawasan pra kampaye di wilayahnya masing-masing, sebelum memasuki masa kampanye yang sesungguhnya, pada tanggal 23 September 2018 mendatang.

“Di masa pra kampanye ini, kami telah menertibkan APK Partai Politik, sebanyak empat kali, dimasing-masing Kecamatan se-Kota Tangerang,” jelasnya.

Dari 14 Parta Politik, jelas Agus, Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan penurunan APK di sembilan Kecamatan, dengan jumlah 360 APK yang ditertibkan.

“Itu terdiri dari Kecamatan Periuk, Karawaci, Batuceper, Cibodas, Neglasari, Cipondoh, Tangerang, Pinang dan Kecamatan Karang Tengah, dengan rincian 23 baliho, 273 sepanduk, sembilan poster dan 55 bendera,” paparnya.

Ketua Forwat, Andi Lala mengatakan bahwa media sebagai Pilar ke empat, selain eksekutif, legislatif dan yudikatif, peran media sangat dibutuhkan dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu.

Hal itu jelas Andi, sesuai ketentuan Pasal 6 undang undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, menyebutkan bahwa pers mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mendapatkan informasi yang berimbang, tepat, benar dan akurat. (Amd)