Oleh: Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden.
Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo di atas moda transportasi publik Mass Rapid Transit (MRT) Sabtu kemarin (13/7), banyak menuai pujian dari masyarakat. Peristiwa itu juga sempat menjadi trending topik di jagat twitter. Selain karena sudah dinanti oleh masyarakat, momen tersebut juga dapat menurunkan tensi politik pasca pemilihan presiden (Pilpres) April lalu.
Banyak makna dan pesan yang disampaikan dalam pertemuan kedua pemimpin bangsa tersebut. Selain ajakan untuk mengakhiri polarisasi politik diantara para pendukung masing-masing, pertemuan tersebut juga memberi pesan penting menjaga persatuan diatas perbedaan dan kepentingan politik. Sekarang yang ada bukan lagi “cebong” dan “kampret” atau 01 dan 02, tapi Garuda Pancasila—simbol persatuan nasional.
Bagi bangsa Indonesia, persatuan adalah mandat konstitusional dalam sila ketiga Pancasila.
Persatuan adalah rumah yang selalu terbuka untuk bekerja sama dan menjadi modal dasar memajukan bangsa ke depan agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Tidak ada negara yang maju dan sejahtera jika rakyatnya terpecah belah.
Pertemuan MRT, dengan demikian telah membawa pesan rekonsiliasi pasca Pilpres yang panjang dan keras. Kontestasi politik seperti Pilpres memang bisa menimpulkan fanatisme dan militansi para pendukung masing-masing. Namun Pilpres bukanlah pertarungan politik yang bersifat permanen.
Pilpres hanyalah instrumen demokratis paling beradab untuk memilih presiden dan wakil presiden setiap lima tahun sekali.
Sehingga ucapan selamat bekerja dan hormat Prabowo kepada Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024 adalah sikap ksatria seorang patriot bangsa. Sebaliknya, ajakan Jokowi sebagai presiden terpilih kepada Prabowo untuk membangun bangsa bersama menunjukkan kebesaran jiwa seorang pemimpin yang tidak merendahkan seterunya.
Pertemuan ini tentu akan dikenang sebagai peristiwa politik penting untuk pendidikan politik bangsa ke depan. Sekaligus akan menjadikan tradisi politik yang baik bagi pemilu di Indonesia. Kalah dan menang dalam pemilu adalah hal yang biasa, namun silaturahmi dan persatuan bangsa adalah yang utama.
“Out of the Box”
Banyak orang tidak menyangka, peristiwa penting yang ditunggu jutaan orang itu berlangsung di sebuah gerbong MRT. Di luar bayangan banyak orang pula, peristiwa itu juga disaksikan langsung oleh masyarakat pengguna MRT sambil berteriak “we love you, we love you” kepada kedua pemimpin rakyat tersebut. Akhirnya, suasana rileks dan natural pertemuan tersebut mampu menghapus tentang perseteruan yang memanas selama Pilpres April lalu.
Bagi orang yang mengenal sepak terjang Jokowi, pertemuan di area publik MRT, akan menyebutnya sangat Jokowi banget. Karena bukan sekali ini saja Jokowi memilih tempat yang “out of the box” untuk sebuah momen istimewa. Jokowi sendiri juga memilih lokasi pidato kemenangannya di Pilpres 2019 di pemukiman padat penduduk, Kampung Deret Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, bersama KH. Ma’aruf Amin.
Saat jadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga pernah melantik kepala dinas dan walikota di area publik, bahkan ada yang dilakukan di lokasi tempat pembuangan sampah. Maksudnya agar para pejabat tidak melupakan rakyat, dan menjadi tugasnya dipilih untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Inilah salah satu ciri kepemimpinan Jokowi yang saya sebut dalam buku baru saya dengan istilah “Jokoway.”
Pernah saat jadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi melakukan tindakan “out of the box” meminta maaf kepada rakyatnya saat Hari Raya Idul Fitri. Open house yang biasanya digelar di Balaikota saat lebaran, justru Jokowi yang mendatangi kampung-kampung di Jakarta meminta maaf kepada warganya. Ketika ditanya para wartawan, Jokowi mengatakan, “Yang punya salah itu pemimpinnya, bukan rakyat yang saya pimpin.”
Dalam pertemuan dengan Prabowo, boleh saja orang berinterprestasi atas pemilihan lokasi MRT sebagai tempat yang netral bukan di istana atau tempat formal lainnya. Tapi pesan simbolis sebuah peristiwa politik kadang mampu menjelaskan lebih luas dari peristiwanya itu sendiri. Seperti dikatakan Paul Ricoeur (1913-2005), hidup itu sendiri adalah interpretasi, jika terdapat beragam makna, maka disitu interpretasi dibutuhkan.
Banyak makna simbolis dari pertemuan penting Jokowi-Pabrowo di MRT yang dilanjutkan makan sate bersama. MRT adalah “legacy” Presiden Jokowi di bidang infrastruktur transportasi guna mengurangi kemacetan di ibukota. Prabowo sendiri pernah melontarkan kritik terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dianggap memberatkan rakyat.
Maka secara simbolis pertemuan di gerbong MRT itu sekaligus juga adalah cara Jokowi menjelaskan kepada Prabowo tentang pentingnya membangun moda transportasi publik untuk mengatasi kemacetan seperti di Jakarta. Rekonsiliasi ala gerbong MRT di station Lebak Bulus ini dapat saja kemudian menjadi model diplomasi budaya untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan keanekaragaman budaya Indonesia oleh para menteri atau kepala daerah.
Rekonsiliasi Sosial
Satu lagi pesan penting pertemuan Jokowi-Prabowo adalah keberadaan masyarakat yang menyaksikan di lokasi. Selama ini Jokowi memang dikenal sebagai pemimpin yang kerap melibatkan rakyat dalam momen-momen penting maupun saat blusukan meninjau proyek pembangunan. Dalam pidatonya di depan awak media dan masyarakat, Jokowi mengajak agar pertemuan dengan Prabowo juga dilakukan tokoh-tokoh masyarakat sampai ke akar rumput.
Dengan demikian momen politik tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi rekonsiliasi politik, tapi juga rekonsiliasi sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat. Seperti disampaikan Ketua Muhammadyah, Haedar Nashir, rekonsiliasi sosial akan menjadikan masyarakat bisa kembali guyub rukun. Jangan sampai pemilu yang sudah membelah pilihan masyarakat terus berkelanjutan membelah umat dan bangsa Indonesia.
Kemudian rekonsiliasi yang tak kalah penting adalah di media sosial. Perselisihan panjang para pendukung yang tidak ada ujung-pangkalnya dan cenderung melahirkan kebencian diantara anak bangsa, sudah harus diakhiri. Kalau ingin mengkritik pemerintah, tentu boleh-boleh saja. Presiden Jokowi sendiri sudah berkali-kali diberbagai kesempatan menyampaikan bahwa pemerintahannya butuh dikritik.
Di alam demokrasi, semua orang punya hak dan kebebasan berekspresi. Tetapi kebebasan, termasuk mengkritik pemerintah, itu tidak absolut dan tidak serta merta menjadikan seseorang bebas melakukan kabar bohong dan provokasi kekerasan. Ada sanksi hukum yang bisa dijatuhkan bagi pelanggar yangmenggunakan hak dan kebebasannya secara serampangan. Oleh karena itu, kita perlu pisahkan kritik dari hujatan, hoaks, apalagi ujaran kebencian.
Sebaliknya, bagi para pendukung pemerintah perlu dewasa dan tidak membabi buta dalam membelanya. Kritik terhadap kebijakan pemerintah bukanlah ancaman kekuasaan. Kritik bisa menjadi sumber informasi dan cermin yang baik untuk memperbaiki kebijakan pemerintah. Kritik, seperti pernah disampaikan Presiden Jokowi adalah ibarat “jamu”, meski pahit tapi menyehatkan.
Akhirnya, marilah dengan momen pertemuan Jokowi-Prabowo di MRT itu dapat kita jadikan langkah memulai rekonsiliasi substantif, rekonsiliasi yang tidak berhenti di elit politik, tapi juga melibatkan partisipasi seluruh masyarakat. (*)
