Walikota Serang Serba Salah Hadapi Warganya

Serang, Walikota Serang, H. Syafrudin merasa serba salah usai rapat dengan Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perwakilan Provinsi Banten. Hal itu disebabkan terkait pertanyaan Walikota Serang Kepada Korsupgah KPK Perwakilan Provinsi Banten tentang penetapan harga ditengah wabah Covid-19.

Syafrudin mengungkapkan ditengah pandemi ini, sebaiknya KPK dan Inspektorat melakukan pengawalan terhadap harga dan sulitnya pengadaan barang. Lanjutnya Ia mengatakan ditengah pandemi ini harga barang dapat mencapai harga satu juta rupiah dengan harga normal tiga ratu ribu rupiah dan yang menjadi sorotan walikota merupakan tentang gudang sembako yang tetap tanpa karyawan.

“Jadi kami serba salah, berbuat cepat juga, memang itu melaksanakan perintah dari pemerintah pusat. Kami cepat ke bawah malah banyak protes dari warga karna tidak ada ketidakstabilan harga,” kata Syafrudin, usai melakukan rapat koordinasi di Kantor Diskominfo Kota Serang, Rabu (13/5).

Selain itu, Syafrudin mengatakan, berdasarkan kesepakatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memberikan bantuan berupa sembako, kesepakatan tersebut tidak dapat berubah karena sembako untuk tiga bulan kedepan sudah dipersiapkan.

“Ini karena hasil kesepakatan, dari kota itu sembako dan sampai tiga bulan ke depan sembako sudah ada, ya kalau tiga bulan selanjutnya mungkin bisa nanti tunai, karena itu juga antisipasi yang tidak makan karena dikasih bantuan tunai malah digunakan untuk hp, rokok bukan untuk beli beras,” kata Syafrudin.

Lanjut Syafrudin, untuk dana refocusing di Kota Serang sendiri dari Biaya Tidak Terduga (BTT) mencapai Rp 88 Milyar untuk kesehatan, JPS dan dampak ekonomi.

“Tiga poin ini sudah kami laksanakan. Sampai saat ini baru terserap sebanyak 30 persen. Dan ini ada Perwal nya,” kata Syafrudin.