Beranda News Update Pembelajaran Tatap Muka, Wagub Tak Ingin Jadi Cluster Baru

Pembelajaran Tatap Muka, Wagub Tak Ingin Jadi Cluster Baru

0

Pemprov Banten melalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah menginventarisasi ketersediaan sarana prasarana penunjang penerapan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka (PTM) pada satuan pendidikan SMA/ SMK/ SKh Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Hasilnya menyebutkan kondisi ketersediaan sarana prasarana penunjang penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan tersebut sudah mencapai 82 persen.

“Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Provinsi Banten harus berdasarkan Kajian secara Komprehensif sehingga Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Tatap Muka tidak menjadi Cluster baru penyebaran Covid-19,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai menghadiri penyaluran Jamsosratu 2020 untuk KPM di Kota Serang, secara simbolis di Kantor BRI Cabang Serang, Kota Serang, (14/12)

Andika menjelaskan, ketersedian sarana prasarana penunjang prokes yang diperiksa meliputi tempat duduk berjarak 1,5 m meter, fasilitas cuci tangan pakai sabun, masker, pelindung wajah, hand sanitizer dan akses fasilitas kesehatan terdekat.

Namun, lanjut Andika, pihaknya masih menunggu perkembangan terkait kondisi dan resiko penyebaran Covid-19 di Kabupaten/Kota yang saat ini dari 8 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, 2 Kabupaten/Kota masih berada pada daerah resiko tinggi atau zona merah penyebaran Covid-19.

“Terakhir pantauan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan itu masih zona merah,” ujarnya.

Andika menuturkan, sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan sampel uji swab kepada beberapa sekolah, baik guru maupun siswa. Hasil sampel uji swab tersebut juga akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan apakah satuan pendidikan kewenangan Pemprov Banten sudah cukup aman atau masih perlu hati-hati dalam mengijinkan belajar tatap muka.

Menurutnya, pembukaan sekolah atau dimulainya kembali pembelajaran tatap muka sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. SKB 4 menteri tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah/Kanwil Kemenag dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka.

Kendari demikian, kewenangan tersebut harus diikuti izin dari komite sekolah/ perwakilan orang tua serta izin dari orang tua peserta didik.

“Dan memang keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka ini juga bisa diterapkan secara keseluruhan di satu daerah, maupun juga bisa bertahap, misal per kabupaten/kota dulu. Atau di tingkat kabupaten/kota, bisa per kecamatan dulu. Tapi yang jelas semua persyaratan yang diatur SKB 4 menterinya itu harus clear dulu,” paparnya. (Smn)