Pattiro Banten dan LAN Workshop Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti

Pusat Telaah Informasi Regional
(Pattiro) Banten dan Yappika ActionAid bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan kegiatan Whorshop Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti
di Restauran Saung Serpong, Kota Tangsel, Rabu (2/5/2018).

Kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat di Kota Tangsel lantaran belum maksimalnya Aplikasi Siaran Tangsel yang merupakan pusat pengaduan masyarakat Tangerang Selatan (Tangsel), dengan harapan instansi pemerintah terkait mampu mengelola Aplikasi tersebut.

“Kalau melihat data yang dikaji oleh tim kami selama ini masih banyak sekali pengaduan masyarakat Tangsel yang masih belum direspon, contohnya terkait pengaduan permasalahan pembuatan KTP, pengaduannya sudah masuk cukup lama kemudian tidak ada respon, ketika dikonfirmasi ke disdukcapil teryata pengaduan itu tidak masuk ke Disdukcapil, berarti siaran tangsel ini belum terkoneksi dengan baik bersinergi dengan OPD lainnya,” jelas Ari Stiawan selaku Direktur Pattiro Banten.

Oleh karena itu, lanjut Ari, dalam whorshop ini pihaknya memberikan pembinaan kepada OPD terkait bagaimana mereka mengelola aplikasi tersebut.

“Menggunakannya seperti apa, cara meresponya bagaimana dan masyarakat yang menggunakannya seperti apa, bentuk responnya itu sejauh mana, contoh, responnya sedang ditindak lanjuti , tindak lanjuti itu seperti apa, apakah dengan memberikan bukti sebuah foto atau bagaimana, karena hal itu banyak yang belum memahaminya jangan sampai Aplikasi yang telah dibangun ini menjadi aplikasi sampah, kan biayanya lumayan juga mendirikan aplikasi,” ujarnya.

Koordinator Pattiro Banten, yang mengkaji program Siaran Tangsel, Angga mengatakan, hasil dari kajian para OPD teryata tidak singkron dengan program siaran Tangsel tersebut dan pada akhirnya dia mengandalkan pengaduan di Webset sendiri dimasing-masing OPD dan selain itu kendalanya dari sisi pemerintahnya yang bagian mengelolah siaran tangsel karena kapasitas SDM terbatas sehingga terjadi penumpukan laporan.

“Adminnya itu kadang-kadang ada, tiba- tiba tidak ada, dan laporan tidak direspon hari itu juga, padahal laporan itu harus direspon dan diselesaikan hari itu juga tapi kalau laporan itu tidak direspon lama-lamakan menumpuk, itu yang menjadi persoalan. Dari hasil kajian di Tahun 2017 kemarin terdapat 70 masyarakat yang mengadu dan satupun tidak direspon hingga hari ini dan januari 2018 kemarin hanya 20-an orang yang mengadu belum direspon juga dan dibulan Februari tidak ada sama sekali yang mengadu,” jelasnya.

Ia melanjutkan, kalau dari sisi masyarakatnya pengaduan siaran tangsel hanya untuk masyarakat yang mempunyai smartpone, tapi seperti orang tua kan dia hanya bisa sms, padahal sangat butuh sekali ketika banyak media, seperti SMS Center ada, Telepon pengaduan ada.

“Sedangkan kalau yang kami lihat dari Disdukcapil aja punya Whatsapp, Instagram ada, tapi siaran tangsel sendiri mala terbatas, padahal pengakuan dari stap Walikotanya bilang bahwa siaran tangsel itu sudah diberikan Keputusan Walikota yang menjadi layanan pengaduan terintegrasi namun kenyataannya belum efektif atau belum sesuai yang diinginkan oleh masyarakat,”

Menurutnya hal tersebut kendala-kendalanya karena kurangnya sosialisasi terhadap OPD dalam penangan pengaduan masyarakat di Siaran Tangsel dan masyarakatnya pun belum banyak yang mengakses siaran tangsel.

Sementara, Mulya Turmuzi salah satu Stap Dinas Kominfo Tangsel yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, bahwa Aplikasi Siaran Tangsel sudah di sosialisasikan kepada Kepala OPD.

“Kalau tersingkron sudah ke setiap OPD , namun memang kembali lagi kemasalah SDMnya sejauh mana prospeknya dan penanggulangannya karena masing-masing pimpinan OPD punya kebijakan masing masing. Permasalahannya banyak persi, namanya juga sistem, ada kelemahan dan ada kekuranagn, bisa jadi adminnya ganti orang, karena adminnya itu harus mengerti dalam hal itu, dan Kepala seksi yang harusnya mendomling dibawahnya karena dia bagian teknisnya,” kata Turmuzi.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya para stap dari Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan,
Dinas Kesehatan, RSUD, Bappeda, Disdikbud, Diadukcapil, Dinas Perkim, Dinas Bangunan dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan hmHidup dan Dinas Pertamanan.(Ban)