DPRD Dengar Pendapat Dinas Pendidikan Terkait PPDB Online

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang menggelar hearing atau dengar pendapat membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2018 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tangerang.

Rapat dengar pendapat itu berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) gedung DPRD Kota Tangerang untuk membahas adanya keluhan masyarakat yang mengadu kepada dewan.

Pontjo Prayogo, Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang menjelaskan, banyak sekali keluhan masyarakat yang dewan tampung aspirasinya.

“Bahkan seluruh dewan mendapatkan keluhan dari masyarakat tempat tinggalnya terkait PPDB online tahun 2018 ini,” ujarnya seusai hering kepada awak media, Kamis (05/07/2018).

Pontjo menjelaskan, dari seluruh aduan masyarakat yang ditampung oleh DPRD Kota Tangerang, ada 2 aduan yang mencolok yaitu terkait Nilai Ebtanas Murni (NEM) kecil dan tidak tereliminasi, dan juga pendaftaran dari Luar Kota yang juga tidak tereliminasi.

“Setelah kami tanyakan kepada dinas pendidikan, ternyata yang NEMnya kecil itu dibantu oleh zonasi yang besar. Dan satu lagi yang dari luar kota, ternyata itu anak sekolah di luar kota, tapi rumahnya deket dengan sekolahan. Jadi keduanya bisa diterima disekolah itu tertolong oleh zonasi yang besar,” terangnya.

Pontjo menjelaskan segala tindak lanjut dan urusan lainnya akan dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dikarenakan DPRD tidak bisa ikut lebih dalam pada perjalanan PPDB online.

“Karena tugas dewan hanya mengawasi, menerima aduan masyarakat dan langsung kami lakukan klasifikasi kepada dinas terkait. Jika sudah ada jawabannya dan masuk logika kami akan sampaikan lagi kepada masyarakat yang mengadu,” imbuhnya.

Pontjo menambahkan, aplikasi PPDB online 2018 ada kelebihannya, mulai dari server dan sistemnya sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. “Namun masih ada kekurangannya, karena tidak ada nilai akumulatif, dari nilai zonasi ditambah NEM itu tidak ada jumlah akumulatifnya,” tukasnya. (Amd)