Ini Pendampingan, Bung!: Respon Flyer WhatsApp Menteri Buzzer Politisi

Oleh: Sheikhu Ahmad*

Silahkan anda sebut saja Pendamping Desa adalah buzzer-nya Kementerian Desa. Justru yang mengada-ada dan cari sensasi itu yang bilang: flyer tentang capaian dan realisasi pembangunan desa yang ada poto menterinya itu sangat bermuatan politis. Jelas pernyataan itu betul-betul ngawur dan tak berdasar.

Saya sebagai Pendamping Desa yang sejak 2015-an program ini bergulir, tahu betul betapa penting dan mendesaknya penggunaan dana desa beserta nomenklatur nya mesti dipahami oleh segenap lapisan masyarakat.

Tampaknya penulis Abdul Haris kemarin, terjebak pada stigmatisasi kata buzzer, yang terlanjur disalahartikan dan difatwakan haram oleh sebagian orang atau lembaga. Coba buka lagi definisi buzzer itu. Jadi janganlah konotasinya dimaknai buruk. Sayangnya saudara terlalu cepat ereksi sebagaimana mengaitkan flyer Menteri Desa dengan pencitraan politik kekuasaan.

Asal anda tahu, Kementerian Desa beserta seluruh stakeholder yang berkepentingan, sedang sibuk dan berupaya membangun dan menargetkan penggunaan dana desa sebagai alat ukur status kemandirian desa. Dari status Desa Tertinggal, Berkembang, Maju, sampai kepada Kemandirian.

Status Desa tersebut diukur dari berbagai aspek dan sektor kehidupan. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sumber daya alam, dan seterusnya. Dan, Pendamping Lokal Desa tahu betul bagaimana kompleksnya permasalahan di desa. Disinilah pentingnya kewenangan desa itu. Tidak lagi dilihat sebagai objek tapi harus menjadi subjek. Karena sesungguhnya, Desa adalah ujung tombak kemajuan dan kemakmuran Indonesia.

Kembali lagi kepada saudara Abdul Haris, yang saya pikir terlalu tendensius, karena kritikan yang dilontarkannya telah menunjukkan penguasaan ilmu analisanya yang lemah, terburu-buru, dan ejakulasi dini.

Flyer digital adalah realitas perkembangan zaman, bagian dari informasi dan sosialisasi progres pembangunan. Namun, tolak ukurnya jangan melulu dari flyer.

Sejenak lihatlah juga kenyataan di sektor-sektor pembangunan desa setempat. Tentunya hasil kinerja Pendamping Desa itu sendiri. Agar indikasi atau kecurigaan anda itu benar-benar tepat. Perhatikanlah secara seksama capaian realisasi itu di lapangan.

Perlu diingat hampir semua sektor pekerjaan harus berbasis teknologi media sosial. Jadi, salahkah jika kementerian desa membuat sosialisasi melalui flyer. Justru ini sebenarnya menguntungkan bagi kita di era keterbukaan. Pasalnya, masyarakat desa kini perlu kabar pembangunan yang realistis.

Jadi, sekali lagi perlu saya sampaikan disini. Foto Menteri dalam flyer itu bermuatan positif. Bukan politis. Tim Pendamping Profesional adalah bagian tak terpisahkan dari peran penting dalam capaian realisasi penggunaan anggaran dana desa.

Jadi dari sini bisa dipahami bukan? Atau jangan-jangan saudara Abdul Haris ini tidak pernah berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan desa.

Dengan demikian saya bisa memakluminya,  jika saudara Haris mengalami kesalahpahaman dalam soal teknis proses tahapan pembangunan di desa. Mudah-mudahan anggapan saya ini salah.

Padahal kan, kita sama-sama tahu. Seluruh tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan tentang hasil pembangunan desa, itu tidak sembarangan dan mesti dipertanggung-jawabkan.

Jadi terlalu naif, jika ada anggapan Menteri Desa sedang cari muka politik dengan menggunakan tangan Pendamping Desa sebagai Buzzer-nya.

Sebab kecanggihan teknologi media sosial hari ini, mau tidak mau harus kita respon, sebagai bagian kecil pemandangan eksistensi suatu lembaga atau perorangan. Tinggal realitasnya saja anda bandingkan. Apakah itu betul. Nah, jika seandainya tidak sesuai, baru boleh anda kritisi sebagai pencitraan politik. (*)

*Penulis adalah Pendamping Desa Pemberdayaan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang.