Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar tersebut tercatat paling banyak berada di DLHK setempat.
Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tangerang, Rizal sejauh ini pihaknya mencatat kendaraan dinas yang dipegang oleh DLHK tidak bisa dibuktikan fisiknya atau dinyatakan hilang.
“Tercatat mobil yang paling banyak tidak bisa dibuktikan fisiknya itu ada di Dinas DLHK Kabupaten Tangerang, selebihnya itu ada di setiap desa yang memagang kendaraan,” ujar Kabid Aset pada BPKAD Kabupaten Tangerang, Rizal kepada Tangerangonline.id Senin, (24/2/2025).
Ia menerangkan, total kendaraan dinas milik Pemkab Tangerang yang diharuskan hadir berkisar 2.000 unit mobil roda empat maupun roda tiga. Namun ketika BPK mengaudit selama kurun waktu 2 hari kendaraan yang dinyatakan tidak bisa dibuktikan kendaraan sebanyak 704 unit kendaraan dinas.
“Dari waktu yang telah diberikan oleh bpk yang memang tidak dapat dihadiri itu ada 704 unit kendaraan sehingga menjadi catatan di BPK terhadap laporan keuangan kita,” jelasnya.
Dari 704 itu, kata Rizal, BPKAD mencatat ada 8 unit kendaraan yang sudah dinyatakan pengguna harus mengantirugikan atau yang biasa disebut
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada pengguna kendaraan pada rekonsiliasi audit keuangan tahun 2024.
Sehingga, kendaraan masih dicari keberadaannya sebanyak 696 unit kendaraan. Selang berjalannya waktu, BPKAD melakukan inventarisasi ditemukan 304 unit kendaraan yang masih digunakan oleh Pemkab Tangerang.
Sampai sejauh ini, kata Rizal masih ada kendaraan dinas yang belum ditemukan sebanyak 392 kendaraan dinas milik Pemkab Tangerang.
“304 itu ada tapi memang tidak sempat di hadirkan karena sebagai kendaraan operasional. Sisanya itu 392 kendaraan Dinas Pemkab Tangerang yang belum ditemukan,” pungkasnya. (Rez)
