Berita
Presiden Perintahkan BIN Pantau Situasi Keamanan dan DPR Cabut Tunjangan Anggota Dewan
Pemerintah mengambil sikap atas demonstrasi besar-besaran diberbagai daerah yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah berupaya membenahi polemik yang semakin memanas.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama dengan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Presiden, Jakarta Minggu (31/8/2025).
Dalam rapat tersebut, Prabowo mengundang semua Ketua Umum Partai Politik, pimpinan DPR RI hingga Panglima TNI dan Kapolri untuk bersama-sama menangani situasi secara komprehensif.
“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” beber Presiden Prabowo .
Kemudian, kata Presiden, pimpinan DPR RI juga menyatakan akan mencabut kebijakan tunjangan untuk anggota DPR yang menjadi tuntutan masyarakat.
“Termasuk di antaranya soal besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo.
Sementara terkait aksi demonstrasi yang masih memanas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan pesan Presiden kepada TNI dan Polri agar bersinergi dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
Presiden meminta agar pelaku kerusuhan serta penjarahan segera ditindak tegas dan Brimob yang melindas ojek online hingga tewas ditegakkan hukum yang sekeras-kerasnya.
“Juga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk terus memantau situasi secara intensif dan melaporkan langsung kepada Presiden apabila timbul dinamika baru di lapangan,” ungkap Sjafrie.
Terakhir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diperintahkan Presiden untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terpantau dan tertangani dengan baik.(rls/MRZ)
