Kesenjangan adalah Wujud Ketidakadilan

Prof Dr Ginanjar Kartasasmita menyampakan pokok pikirannya pada acara SILAKNAS ICMI di Aula Puspitek 8-9 Desember 2017 kemarin. Dalam paparannya, mantan Ketua DPD RI ini kesenjangan merupakan wujud ketidakadilan.

“Tujuan bernegara kita adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas negara adalah melahirkan kebijakan-kebijakan ekonomi berkeadilan untuk mengatasi masalah kesenjangan,” paparnya.

Memurut pejabat era Orba tersebut, ketika Indonesia baru berdiri sebagai sebuah negara merdeka, mayoritas penduduk berada dalam kemiskinan. Kemudian pada masa orde baru kemiskinan dapat diturunkan secara drastis, dari 40,1% thn 1976 mjd 11,3% pada 1996.

Diungkapkan Ginanjar, kini persoalan kemiskinan dan kesenjangan muncul secara serius. Tahun 2012 menyentuh angka 41,4%. Dan pada 2016, 1% individu terkaya menguasai hampir separuh total kekayaan yang ada di Indonesia. Kekayaan 4 konglomerat sebesar US$25 milyar setara dengan 40% penduduk termiskin yang jumlahnya mencapai 100 juta orang. Data tersebut sebagai mana Oxfam pada 2016.

Sedangkan menurut majalah Globe pada Juni, 2017, 150 orang terkaya kekayaannya mencapai US$142 miliar pada tahun 2016, meningkat tajam mjd US$170 miliar tahun 2017. Sebagai perbandingan, PDB Indonesia cuma US$933 miliar di 2016 meningkat sedikit US$979 miliar tahun 2017.

Dilaporkan Sekjen ICMI Banten, Mohammad Safari, dalam pemaparan narasumbernya menyebutkan, orde baru telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi, tapi dibayar dengan terbentuknya struktur ekonomi politik yang timpang. Setelah itu pembangunan ekonomi melahirkan pengusaha yang sekarang dikenal sebagai kelompok terkaya dan terus makin kaya. Pada saat yg sama menciptakan mayoritas rakyat masuk perangkap kemiskinan.

Silaknas & Milad ICMI ke 27 akhirnya ditutup oleh Wapres Yusuf Kalla, setelah sebelumnya dibuka Presiden Jokowi di Istana Bogor. Banyak tokoh-tokoh nasional hadir pada acara, termasuk pejabat daerah seperti Bupati Tangerang, Walikota & Wakil Walikota Tangsel, Wakil Bupati Lebak, sejumlah anggota DPR & DPRD. “Sangat disayangkan acara prestisius yang meningkatkan harkat Banten tersebut tak dihadiri oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Padahal permintaan audiensi sudah dilakukan beberapa kali dan undanganpun telah diberikan,” ujar Safari.

Dia berharap ICMI bisa bekerjasama dengan pemprov Banten dan ikut berkontribusi terhadap proses pembangunan masyarakat Banten. (Ed)