Pembebasan PPnBM dan Dampak Kebebasan Pers Pada Pariwisata

Hadir mewakili Menteri Pariwisata RI dalam Rakernas SMSI III, Asisten Deputi Industri dan Regulasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Guntur Sakti, mengatakan, Kemenpar meminta para daerah yang dilalui wisatawan kapal yacht lebih aktif memanfaatkan kedatangan wisatawan mancanegara dengan membebaskan pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

“PPnBM hanya menghasilkan Rp 3 miliar. Karena itu Pak Menteri ( Menteri Pariwisata) ingin membebaskan (pajak). Sehingga hasilnya dari kedatangan patiwisata dengan kapal yacht kedepan bisa mencapai Rp 3,6 triliun. Bagaimana orang yang ingin menyelam, tapi kena pajak,” beber Guntur dalam acara Rakernas SMSI dengan tema “Indonesia Optimis Menghadapi Revolusi Digital” di Sari Pacific Hotel, Jakarta (26/7/18).

Perlu diketahui, berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

“Bagaimana orang yang ingin menyelam, tapi kena pajak? Sebelumnya Kemenpar juga telah mengeluarkan bebas visa untuk para wisatawan mancanegara,” tutur Guntur.

Sementara itu, Direktur Indonesia News Media Watch, Agus Sudibyo, memaparkan tentang dampak pemberitaan Gunung Agung yang meletus di Bali, beberapa waktu lalu. Dengan pemberitaan yang masif, telah menimbulkan kekacauan dalam berbagai aspek, terutama mengguncang bidang pariwisata.

“Pelaku pariwisata mengeluhkan tentang pembatalan kunjungan turis yang merosot akibat pemberitaan media massa dan media sosial terkait Gunung Agung tersebut,” ujar Agus.

Menurut Agus, penyebaran foto-foto meletusnya Gunung Agung hingga menyebar ke seluruh dunia, telah berdampak negatif terhadap industri pariwisata Indonesia dan yang mengambil keuntungan adalah negara tetangga kita.

“Tidak ada yang salah dalam pemberitaan itu, tapi dampaknya begitu terasa,” terangnya.

Dikatakan, kebebasan pers di Indonesia jauh berbeda dengan negara lain. Pers di Thailand, memiliki SOP (Standar Operation Procedure), bila ada kejadian bencana alam dan terorisme, hanya memberitakan maksimal dua hari saja, setelah itu mereka akan berpikir panjang untuk memberitakan lagi. Karena, mereka khawatir akan dampak buruk terhadap pariwisata mereka.

“Kebebasan pers dunia global ada konsekuensinya. Berbeda dengan negara lain yang persnya tidak terlalu bebas dalam pemberitaan,” ucap Agus.

Agus menambahkan, di Jepang, ketika tsunami menimpa negara tersebut. Media Jepang juga memiliki SOP, dimana mereka tidak memberitakan secara besar-besaran mayat bergelimpangan dan kesedihan yang berlarut. Media disana, kata Agus, hanya memberitakan tentang semangat untuk bangkit kembali dalam bencana tsunami itu.

“Bagaimana aurat kita terbuka secara lebar, sementara kita sendiri tidak dapat melihat secara bebas pemberitaan negara lain,” kata Agus.

Seminar juga menampilkan pembicara, Direktur Digital Strategic Portopolio PT Telkom, David Bangun dengan dipandu moderator, Untung Kurniadi dari SMSI.

Mendagri Hadir di Rakernas SMSI

Usai seminar, disela-sela kesibukannya Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, hadir dalam Rakernas SMSI dengan didampingi Ketua SMSI Auri Jaya. Mendagri menyampaikan tentang Pilkada dan keberhasilan tugas dari pemerintahan Jokowi-JK.

Mendagri juga menyampaikan tentang hal- hal yang harus diketahui oleh masyarakat, tentang yang mana yang disebut kampanye dan mana yang bukan.

“Menyampaikan hasil kinerja pemerintah tidak masuk kategori kampanye,” ujar Mendagri.

Mendagri juga menyampaikan tentang sedikitnya waktu dalam persiapan Pilpres tahun 2019 dimana pada 20 Oktober 2019 sudah dimulai pelantikan. Politikus PDI-P ini juga mengingatkan tentang rawan korupsi di daerah. Dimana ada ratusan kepala daerah yang ditangkap karena tersangkut perencanaan anggaran.(MRZ)