Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang diwakili Kolonel Chk Berty Sumakud yang merupakan Liaison Officer Satgas Pendampingan Pusat Penanggulangan Bencana Gempa di Palu menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2023, Sabtu (31/8/19).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Musrenbang terkait perubahan RPJMD pada akhir Agustus 2019 di Gedung Pogombo kompleks gubernuran Sulteng.
Latar belakang erubahan tersebut antara lain yaitu bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang melanda empat wilayah kabupaten dan kota serta rencana pemerintah yang akan memindahkan ibukota negara ke Kalimantan
Keputusan Presiden Jokowi tentang pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur merupakan isu strategis yang masuk dalam pembahasan perubahan karena dampaknya diyakini dapat menguntungkan Provinsi Sulawesi Tengah yang letaknya sangat dekat dengan Provinsi Kaltim dan dapat menjadi jembatan penghubung dari Kalimantan ke arah kawasan timur Indonesia maupun sebaliknya.
Tema yang diangkat dalam Musrenbang ini adalah
“Mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur pasca bencana”.
More Read
Menurut Kolonel Berty, salah satu tugas dan fungsi Kemenko Polhukam adalah mendorong pemerintahan daerah untuk bisa berkembang dan maju dari segala sektor.
“Terutama daerah Sulawesi Tengah yang saat ini sedang dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan pasca bencana yang melanda beberapa kabupaten dan kota di Sulteng pada tahun 2018 lalu,” terang Kolonel Chk Betty Sumakud.
Musrenbang tersebut dibuka oleh Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola, M.Si dan dihadiri oleh para Bupati dan Walikota serta Forkompimda Sulteng.(MRZ)
