Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur Penting Agar Aparatur Lebih Pancasilais dan Profesional

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Badan Intelijen Negara (BIN), kini lembaga telik sandi itu memiliki satu tambahan jabatan struktural baru yakni Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur.

Pengamat Militer dan Intelijen Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si atau yang akrab disapa Nuning, mengatakan, aparatur negara bukan hanya dituntut profesional dan dapat menguasai wilayah pekerjaannya, namun juga dituntut nasionalis dan mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar dalam kehidupannya.

Menurutnya adalah penting bagi Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur agar Kementerian/Lembaga aman dari keberadaan aparatur yang intoleran serta anti Pancasila.

Selain itu, kata Nuning, juga dapat kedeputian itu dapat turut mengawasi aparatur dari kebiasaan negatif seperti Narkoba, Radikalisme, Separatis dan hal negatif lainnya.

“Semakin maraknya aparatur negara yang tidak Pancasilais, berpandangan radikal, ekstrem, itu karena pengawasan kurang massive dilakukan pimpinan Kementerian/Lembaga, bahkan ada yang cenderung melakukan pembiaran,” ujar Nuning dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Ia menyampaikan, kedeputian baru tersebut juga harus memiliki tenaga-tenaga ahli di bidang psikiatri dan psikologi forensik yang memahami tentang ilmu perilaku atau profilling, sosiolog yang memahami perilaku sosial aparatur negara.

“Bahkan kedepan, nanti menurut saya, ada baiknya para calon pimpinan daerah dan calon anggota legislatif juga diberlakukan semacam penelitian khusus (Litsus) kesetiaan kepada NKRI, UUD 1945 serta Pancasila, sehingga dapat meminimalisir berkembangnya radikalisme atau intolerasi aparatur negara,” demikian dikatakan Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. (MRZ)