Mahasiswa Bentrok Dengan Polisi di Depan Kantor DPRD Banten

Aksi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) berujung bentrok dengan petugas kepolisian saat HUT Provinsi Banten, Minggu (4/10/2020).

Bentrokan dipicu oleh aksi unjukrasa mahasiswa yang meluapkan kekecewaan terhadap kepemimpinan Wahidin-Andika melalui bakar ban.

Aksi unjuk rasa dari pulihan mahasiswa itu ingin menyampaikan beberapa tuntutan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Namun, salah satu dari mahasiswa menjadi target sasaran pihak kepolisian yang dianggap telah memprovokasi.

“Saya menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh polisi. Padahal kami hanya bertahan di barisan sambil menunggu perwakilan Pemprov Banten menemui kami. Tapi polisi malah mengatakan kami memprovokasi dengan memukul dan mengatakan kata-kata kasar,” kata Diebaj Ghuroofie, salah satu mahasiswa yang dipukuli oleh oknum kepolisian.

Berdasarkan kesaksiannya, Diebaj mengungkapkan, dirinya sempat mendapatkan tindakan represif dari pihak kepolisian saat hendak menyelamatkan rekannya dari kericuhan tersebut.

“Padahal jelas-jelas saya yang ditendang terlebih dahulu oleh polisi dengan inisial B. Dan pada saat saya ingin menyelamatkan kawan yang sedang ditarik oleh polisi, justru saya yang ditarik dan diseret oleh polisi. Tidak hanya itu, saya juga diinjak-injak oleh pihak kepolisian,” katanya.

Sementara, Koordinator Aksi Fahmi Fakhrurrozi mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap Wahidin Halim dan Andika Hazrumy selaku Gubernur dan Wakil Gubernur selama mempin Provinsi Banten.

“Kami kecewa dengan kepemimpinan WH-Andika selama memimpin Banten,” katanya di sela-sela aksi.

Ia mengungkapkan, selama kepemimpinannya masih banyak permasalahan seperti pengangguran, kesehatan maupun pendidikan yang ada di Banten. Selain itu, kata Fahmi, pihaknya juga menyoroti Pilkada yang akan di selenggarakan di beberapa daerah yang ada di Banten namun dilakukan saat pandemi Covid-19.

“Banyak permasalahan yang ada di Banten. Terlebih, beberapa daerah yang ada di Banten ini akan menyelenggarakan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Menurutnya, Pilkada serentak yang di selenggarakan di tengah pandemi Covid-19 ini tidak efektif dan dapat menimbulkan klaster baru.

“Kami pikir Pilkada serentak ini akan menimbulkan klaster baru yang menambah jumlah pasien Covid-19. Akan ada banyak pelanggaran protokol kesehatan,” tuturnya.

Sehingga pihaknya menuntut agar Pilkada yang nantinya akan di selenggarakan serentak di beberapa daerah, agar dapat di tunda terlebih dahulu.

“Kami menuntut agar pilkada serentak ini dapat di tunda terlebih dahulu agar tidak terjadi klaster baru,” pungkasnya. (Smn)