DPRD Banten Desak Kepala Daerah Bertanggung Jawab

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Fraksi Gerindra, Ade Hidayat mendesak Kepala Daerah Provinsi Banten memperbaiki sistem pemerintahan terkait postingan LPSE soal proyek pembangunan jalan Palima – Baros dengan pagu anggaran senilai Rp169,4 miliar melalui penunjukkan langsung (PL).

Menurutnya, sistem pemerintahan seperti sebuah satu kesatuan. Jika terdapat kesalahan dalam pengelolaan sebuah sistem maka pemimpin harus mempertanggung jawabkan hal tersebut.

“Kalau ada anak buah yang salah, ya bapak harus bertanggung jawab. Bagaimana memperbaikinya, kan begitu,” kata Ade saat dihubungi, Rabu (17/2).

Ade menuturkan, pihaknya sangat menyesalkan pengelolaan sistem pemerintahan yang sudah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat luas. Ia menilai, hal itu merupakan kerusakan sistem pemerintah.

“Saya sangat menyesalkan, ini tanda ada sistem yang salah di dalamnya, ada pengelolaan yang tidak baik,” tegasnya.

Jika mencari kesalahan, lanjut Ade, sistem dari sebuah pemerintahan harus dibenahi dari segala aspek.

“Siapa yang salah? Siapa yang melakukan? Cari letak salahnya diman? errornya dimana? buruknya seperti apa?ini yang harus segera diselesaikan di internal pemerintahan Provinsi Banten. Kan begitu,” katanya.

Kenat demikian, Lanjutnya, Komisi III DPRD Banten akan mencoba mempertanyaka terkait pengelolaan angarannya yang hari ini menggunakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

“Keterkaitan item yang satu dengan item yang lain, tentu ini inputnya ada di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), yang musti kemudian akan masuk di rekening masing-masing SKPD. Kan muaranya ada di BPKAD,” ujarnya.

Ia mengakui, pihaknya tentu harus meninjau ulang sistem hari ini yang sedang dijalankan melalui SIPD yang dinilai belum siap itu.

Menurutnya, hal ini yang patut disikapi oleh semua pihak bahwa ada sistem pengelolaan keuangan daerah yang belum siap, tetapi kemudian dipaksakan. Oleh karena itu, harus segera dicari jalan keluarnya, ditingkatkan koordinasi dengan pemerintahan pusat yang lebih efektif lagi.

“Tetapi kemudian apa yang terjadi sangat disesalkan, dan ini sesuatu yang memalukna buat goverment, karena goverment dalam konteks pandangan saya adalah sebuah sistem, kan begitu,” pungkasnya. (Smn)