Pemkot Tangsel Didesak Evaluasi, DPRD Panggil Dindikbud soal Masalah Hari Pertama Sekolah

Hari pertama tahun ajaran baru di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berjalan tak mulus. Berbagai persoalan muncul, mulai dari polemik pungutan seragam hingga aksi penyegelan sekolah oleh warga. Kondisi ini menuai sorotan serius dari DPRD Kota Tangsel.

Anggota Komisi II DPRD Tangsel, Badrusalam, menuturkan bahwa pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) untuk meminta penjelasan terkait sejumlah keluhan masyarakat serta mengevaluasi pelaksanaan sistem baru yang belum berjalan optimal.

“Ini sistem pertama kali diterapkan. Kita ingin tahu penjelasan dari dinas, karena mereka punya data evaluasinya. Kalau dilihat, banyak yang dipersoalkan,” kata Badrusalam kepada wartawan, Senin (14/7/2025).

Salah satu keluhan yang menjadi sorotan publik adalah mahalnya biaya seragam sekolah. Ramai di media sosial, para wali murid menilai harga seragam terlalu tinggi dan membebani, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Selain itu, ketegangan juga terjadi di beberapa titik. Sejumlah warga menyegel sekolah swasta yang berada di lingkungan mereka karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan maupun pengelolaan. Kejadian ini dinilai mencerminkan lemahnya komunikasi antara pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat.

Menurut Badrusalam, pengawasan terhadap kinerja Dindikbud harus ditingkatkan. Ia menyoroti bahwa sistem zonasi dan digitalisasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menyisakan persoalan teknis di lapangan.

“Kami juga menerima pengaduan. Ada kasus pengumuman lulus sementara, ternyata akhirnya tidak diterima. Ini tentu membingungkan dan mengecewakan orang tua murid,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat dari Partai Golkar, Badrusalam menegaskan bahwa DPRD akan terus membuka ruang aspirasi masyarakat. Ia menyatakan, fungsi legislatif salah satunya adalah menjembatani suara masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.

Lebih lanjut, ia berharap agar persoalan ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, banyak kebijakan pendidikan yang diterapkan langsung ke daerah tanpa kesiapan teknis maupun sosialisasi yang memadai.

“Kita tahu banyak kebijakan berasal dari pusat. Tapi kita di daerah juga harus siap. Maka dari itu, pertemuan dengan Dindikbud ini penting agar bisa memberi masukan ke pengambil kebijakan,” jelasnya.

Komisi II DPRD Tangsel berencana menjadwalkan pemanggilan Dindikbud dalam waktu dekat. Pertemuan ini diharapkan menjadi ruang klarifikasi sekaligus mendorong perbaikan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.