Aksi 28 Agustus, Kelrey: DPR Cuci Tangan, Rakyat Justru Dibenturkan dengan Aparat

Ketua Komite Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI), Abdullah Kelrey, mengkritisi dinamika gerakan sosial yang dinilainya mulai melenceng dari fokus awal.

Ia menilai ada upaya sistematis untuk mengalihkan sorotan publik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke institusi Kepolisian.

“Awalnya isu ditujukan untuk wakil rakyat (DPR RI). Namun, kini malah polisi yang jadi sasaran,” ujar Kelrey dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat (29/8/2025).

Kelrey menyayangkan sikap DPR yang menurutnya terkesan menghindar dari tanggung jawab, sementara masyarakat justru terjebak dalam konflik horizontal dengan aparat.

“DPR seolah-olah cuci tangan, dan akhirnya rakyat dibenturkan dengan rakyat, polisi jadi sasaran,” tambahnya.

Menanggapi insiden bentrokan yang terjadi pada aksi 28 Agustus lalu dan menelan korban jiwa, Kelrey mengimbau publik untuk tidak gegabah menyalahkan aparat kepolisian.

Ia menegaskan bahwa tragedi tersebut tidak bisa semata-mata dibebankan kepada petugas di lapangan.

“Tuhan punya cara sendiri (dalam) memanggil setiap orang. Jangan berpikir bengkok seolah-olah polisi yang salah. Polisi juga tidak ingin ada korban, sama seperti semua orang yang tidak mau punya masalah,” tegasnya.

Kelrey juga mengingatkan bahwa polisi merupakan bagian dari masyarakat yang bertugas menjaga ketertiban. Ia meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga hubungan konstruktif dengan aparat.

Lebih lanjut, ia menyoroti dugaan mobilisasi pengemudi ojek online (ojol) dalam aksi tersebut. Menurutnya, para pengemudi ojol hanya dijadikan alat oleh kelompok tertentu yang memanfaatkan solidaritas mereka.

“Selama ini ojol tidak pernah mengorganisir gerakan sendiri, jadi jangan sampai dimanfaatkan. Kalau memang mau bersuara, kenapa bukan ke gedung DPR? Kenapa harus polisi yang diserang?” ujarnya.

Kelrey mengajak kembali pada substansi tuntutan awal. Ia menilai momen Hari Ulang Tahun DPR RI seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk menyampaikan kritik secara langsung kepada para wakil rakyat.

“Ayo kembali ke tuntutan awal, jangan sampai kita dibodohi dengan skenario yang sengaja dibangun. Apalagi di momen HUT DPR RI ini, seharusnya jadi kado kritik yang tepat bagi para wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah,” tuturnya. (Rmt)