Sekda Tangsel Ingatkan PPPK Pelayanan Publik Harus Humanis

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo mengingatkan para ASN tak terlepas  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan dilantik pada waktu dekat ini untuk menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi juga wajib memberikan pelayanan publik dengan penuh empati dan humanis.

Menurut Bambang, pelayanan yang baik kepada masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan standar operasional prosedur (SOP) semata.

”Tentu untuk saat ini dan kedepan pelayanan ASN harus berpikir layaknya mereka saat menjadi objek yang memang butuh pelayanan seperti apa itu jauh lebih humanis dan lebih tepat sebetulnya kalau misalnya kita ikut SOP mungkin terlalu kaku dan terlalu terbatas,” saat ditemui di kantor kerjanya (24/9/2025).

Meski SOP penting sebagai pedoman kerja, namun pelayan publik juga harus menempatkan diri seolah-olah berada di posisi masyarakat yang membutuhkan layanan.

Dengan begitu, pendekatan yang dilakukan bisa lebih humanis, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga.

“Cara bekerjanya juga ditambah dengan, jika kami menjadi mereka yang kita layani tentunya melayaninya juga akan sangat baiklah intinya begitu,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pelayan publik adalah ujung tombak pemerintah dalam menghadirkan keberpihakan negara kepada masyarakat.

Karena itu nantinya, PPPK dituntut memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral untuk bekerja dengan hati, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.

“Jadi para PPPK, saya ingatkan bahwa secara konsep kewajibannya ini sama dengan ASN, karena masuk di dalam baju ASN, ketentuan kewajiban sama meskipun hak quantity nya berbeda, tapi secara konsep sama,” ungkapnya.

Dengan pesan ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap kehadiran ratusan PPPK yang akan dilantik benar-benar mampu memperkuat kualitas pelayanan publik.

“Yang memang harus mereka pikirkan dan fokuskan adalah bagaimana mereka menjadi bagian dari satu tim utuh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi dia ditempatkan,” jelasnya.

Tidak hanya mempercepat birokrasi, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan kehadiran pemerintah yang lebih dekat, ramah, dan peduli terhadap kebutuhan mereka.

“Selain aturan, juga ada norma yang mesti dia perhatikan, ada juga mindset seandainya dia adalah pihak yang dilayani,” pungkasnya.