Kebumen Dihebohkan Dua Mobil SPPG Gunakan Nomor Polisi Sama

By
2 Min Read
Dua unit mobil SPPG di Kebumen yang memiliki nomor polisi yang sama (identik) tampak terparkir di halaman Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Tradha Rajasa Nagara, beralamat di Jl. Ronggowarsito No.13, Desa Pejagoan, Kebumen. (ist)

Publik dihebohkan dengan beredarnya foto dua mobil operasional di Kebumen, Jawa Tengah, yang keduanya menggunakan nomor polisi identik.

Fenomena ini memicu perdebatan di media sosial dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan administrasi kendaraan tersebut.

Foto yang menampilkan dua unit Daihatsu Grandmax berwarna putih dengan nomor polisi Z 8589 KK beredar luas setelah diunggah oleh akun Facebook Sujud Sugiarto pada Selasa (18/11/2025).

Hingga pukul 14.00 WIB, unggahan tersebut telah memancing lebih dari 150 komentar warganet.

Menariknya, kedua mobil yang masa berlaku STNK-nya tercatat hingga April 2030 itu tampak terparkir di halaman Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Tradha Rajasa Nagara, beralamat di Jl. Ronggowarsito No.13, Desa Pejagoan, Kabupaten Kebumen.

SPPG sendiri diketahui merupakan unit dapur dan layanan yang mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Identitas mobil sebagai kendaraan operasional program tersebut diperkuat dengan stiker resmi yang menempel di bodi.

Ketua Garuda Perak Kebumen, Sujud Sugiarto, menegaskan bahwa temuan ini bukan sekadar kejanggalan administratif.

“Secara terang-terangan ini sudah menipu dan curang terhadap negara melalui administrasi logistik yang bobrok. Bukti plat ganda, mobil mati pajak dan data palsu menunjukkan patologi korupsi yang akut, di mana mobil operasional pun dijadikan alat kejahatan,” ujarnya kepada wartawan pada Selasa (18/11/2025).

Menurut Sujud, yayasan tersebut masih terkait dengan keluarga Bupati Kebumen, Lilis Nuryani.

“Ini adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Jika pihak yang diduga kuat milik penguasa Kebumen saja berani melanggar hukum sekasar ini di program rakyat, maka integritas pemerintahan di Kebumen sudah mencapai titik nadir,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan kritik keras.

“Bukan lagi sekadar kasus administrasi tapi praktik bisnis gelap berkedok kesejahteraan,” tutupnya. (Rmt)

 

Share This Article