Inspektorat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memanggil sejumlah pejabat ASN Satpol PP Kota Tangsel buntut dari dugaan kasus jatah koordinasi pembangunan Loka Padel Ciater.
Kepala Inspektorat Tangsel, Achmad Zubair, menyatakan bahwa timnya telah bergerak untuk menindaklanjuti informasi tersebut sejak awal pekan ini.
Ia menegaskan bahwa proses yang berjalan masih dalam tahap awal pemeriksaan.
More Read
“Nanti ya bang, tim saya baru mulai hari ini,” katanya kepada awak media, pada Senin (2/3/2026).
Zubair kemudian menjelaskan bahwa proses kerja tim Inspektorat masih berlangsung dan hasilnya tidak akan dipublikasikan secara umum, melainkan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Tim saya masih kerja dan hasil nya hanya bisa di sampaikan ke OPD terkait,” jelasnya.
Ia juga memberi sinyal bahwa proses tersebut ditargetkan rampung dalam waktu relatif singkat.
More Read
“Mudah mudahan 1 minggu sudah ke opd nya,” ungkapnya.
Saat dihubungi kembali untuk pendalaman informasi, Zubair belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut dan meminta waktu hingga proses selesai.
“Ngga bisa bang maaf ya karena masih proses,” imbuhnya.
More Read
Sebelumnya, pengakuan dari Pelaksana Harian (Plh) Kepala Satpol PP Tangsel, Ahmad Dohiri, mengundang perhatian publik.
Ia mengakui adanya anggota yang menerima sejumlah uang dari pihak pengelola Loka Padel, yang disebut sebagai bentuk “koordinasi” dalam pengawasan bangunan.
Dohiri mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal terhadap anggotanya dan menemukan adanya pembagian uang yang terjadi beberapa bulan lalu.
“Satu-satu udah diinterogasiin, memang mereka sebagian itu sudah dapat (duit), tapi duitnya itu sudah dibagi-bagi. Nih, yang dari awal nih, Pak R, ada Pak A, itu sudah empat bulan yang lalu. Koordinasi untuk menjagainlah katanya mah bangunan (Loka Padel). Tapi saya udah peta-in sama temen-temen ini lain kali kalau mau gitu itu jangan berantakan kayak beginilah,” katanya, ditulis Jumat (27/2/2026).
Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik tidak wajar dalam pengawasan pembangunan Loka Padel yang sebelumnya juga menjadi sorotan karena persoalan perizinan.
Kini, publik menanti hasil pemeriksaan Inspektorat Tangsel yang ditargetkan selesai dalam waktu sepekan.
Transparansi dan ketegasan penindakan menjadi kunci untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap integritas aparat di daerah tersebut. (Red)
