Paripurna LPJ APBD 2015, DPRD Ingatkan Catatan BPK RI

Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menyerahkan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD 2015. Draft LPJ tersebut disampaikan dalam Paripurna yang digelar di Gedung Puspitek, Senin (13/6/2016).

Dalam penyampaian draft Raperda tersebut, Airin menyampaikan beberapa program yang terealisasikan dalam penggunaaan anggaran 2015 lalu itu, dan anggaran tersebut yang sudah dari hasil audit oleh BPK RI.

Airin mengatakan, laporan tersebut wajib disampaikan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pelaksanaan APBD 2015 sebagai tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD, wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD.

Beberap poin yang tecatat dan dibacakan dalam paripurna tersebut, yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang telah disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah, yaitu BPK RI.

“Hari ini laporan keuangan dalam bentuk Raperda pertanggungjawaban, dimana ini semua hasil dari audit BPK RI akan kami sampaikan ke DPRD Tangsel,” katanya.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pemaparan ini didasarkan pada format sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan sebagaimana yang diaudit oleh BPK-RI. Pendapatan daerah LRA dianggarkan sebesar Rp2.555.588.265.237.00. Dapat direalisasikan sebesar Rp 2.602.412.225.495.25.

Komponen pendapatan daerah tersebut berasal dari pertama, Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.120.393.889.612.25. Kedua, pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.435.524.255.445.00, dapat direalisasikan sebesar Rp1.374.018.335.883.00.

Walikota juga melaporkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3.310.112.505.939.00 dapat terserap sebesar Rp2.621.240.244.577.49. Realisasi belanja daerah yang berasal dari pengeluaran untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer digunakan untuk membiayai 108 program dan 928 kegiatan.

Rinciannya, pada tahun anggaran 2015 belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.910.365.174.672.04, dapat terserap Rp1.637.330.461.49. Belanja modal dianggarkan  sebesar Rp1.378.159.930.288.70, dapat terserap sebesar Rp 982.985.799.542.00.

Ketiga, belanja tidak terduga dianggarkan Rp12.171.081.685.26, dapat terserap sebesar Rp 541.915.140.00. Belanja transfer, yang dianggarkan sebagai belanja bantuan kepada partai politik sebesar Rp 461.319.293.00, dapat direalisasikan sebesar Rp 382.068.414.00.

Proyeksi deficit pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp754.524.240.702.00, terealisasi sebagai defisit sebesar Rp18.828.019.082.24. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan netto berupa penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 754.524.240.702.00, menghasilkan silpa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 735.696.221.619.79.

“Dari nilai SILPA itu selanjutnya akan menjadi nilai Saldo di anggaran 2016. Dan masuk kedalam pembahasan di anggaran tahun selanjutnya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Tangsel Moh Saleh Asnawi, meminta agar Pemkot Tangsel melaksanakan apa yang menjadi catatan BPK RI, saat mengaudit seluruh anggaran 2015 tersebut. “Ada banyak catatan dalam penganggaran kemarian, meski mendapatkan Wajar tanpa Pengcualian (WTP). Maka kami minta agar seluruh catatan BPK RI itu dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Tangsel Ahadi. Ahadi meminta kepada pemkot Tangsel untuk secepatnya menyerahkan draf KUA PPAS dan draf anggaran tahun 2017 untuk segera dibahas dewan. Karena, lanjut Ahadi, pada bulan juli, DPRD harus membahas anggaran perubahan dan selanjutnya membahas anggaran tahun 2017.

“Setelah draf anggaran 2015 disampaikan, kami minta Pemkot secepatnya menyerahkan draf KUA PPAS dan draf anggaran 2017 untuk dibahas dewan,” ungkapnya. (Ded)