Ketua Komisi II DPRD Banten Tolak Impor Beras, Sebut Banten Lumbung Padi Nasional

Keinginan pemerintah dalam mengimpor beras menarik perhatian banyak kalangan khususnya DPRD Provinsi Banten. Potensi Banten yang memiliki sejuta lumbung padi dipastikan dapat memenuhi keinginan dasar pangan pasokan ke setiap daerah.

Ketua Komisi II fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten, Muhsinin menilai, kebijakan Presiden RI Joko Widodo tidak sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya. Menurutnya, Presiden RI sebelumnya sudah membuat kebijakan kepada pemerintah daerah untuk dapat memulihkan nilai perekonomian daerah.

Disisi lain, Pemerintah Pusat akan mendatangkan beras dari negara asing. Hal itu, lanjutnya Muhsinin, tidak sesuai dengan program lanjutan peningkatan taraf ekonomi daerah.

“Pak Presiden ini tidak tau, beras lokal kualitasnya lebih bagus di banding Impor. Saya memastikan stok beras di gudang bulog sudah cukup, ngapain impor-impor. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana memulihkan ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM maupun petani,” kata Muhsinin saat ditemui, Selasa (23/3).

Kemudian, sebagai upaya pemulihan ekonomi, menurutnya, kebijakan pemerintah pusat sepatutnya bukan mendatangkan beras dari negara asing melainkan meningkatkan harga gabah petani yang berada di daerah.

Dengan begitu, pasokan pangan disetiap daerah dapat memadai dan pemulihan sektor ekonomi dapat terjangkau.

“Ini mah petani bisa menjerit. Bahkan Pemerintah pusat seperti tidak sesuai dengan statemand awal untuk pemulihan ekonomi. Malah membuat rakyat menderita, harusnya mah harga gabah di daerah dinaikin, biar pasokan pangan terpenuhi, ekonomi pulih,” ujarnya.

Muhsinin menegaskan, dirinya bersama para dewan di Banten menolak keras adanya Impor beras. Karena, Dia meyakini, petani di Banten mampu memberikan kebutuhan pasokan pangan beras untuk di daerah hingga keseluruh Indonesia.

“Saya yakin petani di Banten ini mampu, Kita akan berupaya memperjuangkan nasib tani, dan kita sudah sering sekali rapat dengn Dinas Pertanian maupun Dinas Perdagangan. Untuk audiensi dengan pusat sangatlah sulit, karena sedang masa pandemi covid-19,” tegasnya. (Smn)