Mahasiswa Desak Pemkab Pandeglang Tunda Pelaksanaan Pilkades Serentak

Dewan pimpinam cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Pandeglang mendesak Pemkab Pandeglang untuk mengkaji ulang terkait pelaksanaan Pilkades serentak ditengah melonjaknya Covid-19 saat ini.

“Pemerintah Pusat Sudah memberikan instruksi PPKM Darurat Jangan sampai dalam pesta demokrasi ditingkatan desa menjadikan klaster baru meningkatnya Kasus Covid-19. Untuk itu, kami mendesak pelaksanaan Pilkades untuk ditunda,” tandas Tb.M Afandi kepada media, Sabtu (03/07/21).

Menurutnya, Pilkades atau lebih tepatnya momentum Pemilihan Kepala Desa yang akan di laksanakan pada tanggal 18 Juli 2021 mendatang di Kabupaten Pandeglang telah memasuki tahapan seleksi pencalonan yang di ikuti oleh 207 Desa yang akan digelar serentak.

“Secara umum hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah dalam ini DPMPD adalah pertama mengenai kondisi Pandemi Covid-19 yang kian hari mengalami kenaikan yang cukup signifikan,” katanya.

Dikatakannya, bahwa pesta demokrasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga dipastikan akan terjadinya kerumunan sangat mungkin terjadi dan tidak bisa di hindarkan. Sehingga memungkinkan terjadinya penularan virus Covid19 secara massif.

“Maka Pilkades harus ditunda karena bagaimanapun penanganan Covid-19 yang lebih diutamakan untuk keselamatan hajat orang banyak.

Maka pemerintah daerah bupati harus segera memberikan Surat Edaran Perihal Penundaan Pesta Demokrasi Tingkatan Desa,” kata Afandi.

Hal senada disampaikan Sekertaris PC IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Pandeglang, Sadin Maulana mengatakan bahwa Pelaksanaan Pilkades serentak yang tengah berlangsung di Kabupaten Pandeglang diharapkan untuk dipertimbangkan kembali, mengingat Pandemi Covid-19 yang masih belum terselesaikan.

“Kami harap Pemerintah Daerah Pandeglang fokus pada pemulihan Pandemi Covid-19 dulu, jangan sampai pelaksanaan Pilkades ini justru malah menambah klaster baru. Karena sebagai mana kita tahu bersama, Pemilihan Kepala Desa tak jarang membuat masyarakat yang tengah merantau di Ibu Kota pulang untuk memberikan dukungan pada salah satu calon, tentu ini berpeluang besar pada penyebaran Covid-19, mengingat Jakarta sebagai daerah dengan kasus angka tertinggi penularan Covid-19,” beber Sadin Maulana singkat. (Dan)