Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mengambil langkah progresif dalam reformasi pelayanan publik dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa (4/11/2025) sebagai ruang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan mitra lintas sektor.
Forum ini menjadi bagian dari upaya konkret untuk menyusun standar pelayanan publik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan nyata pengguna layanan.
Bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), forum ini menghadirkan beragam pemangku kepentingan mulai dari otoritas bandara, aparat keamanan, lembaga karantina, hingga akademisi dan perwakilan masyarakat sipil.
More Read
Mereka duduk bersama, berdiskusi, dan memberikan masukan terhadap rancangan standar pelayanan keimigrasian yang tengah disusun ulang sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014.
Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdana, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata keterbukaan institusi terhadap suara publik.
“Forum ini bukan hanya formalitas, tetapi ruang dialog bagi kami untuk mendengarkan langsung suara masyarakat dan mitra kerja strategis. Melalui partisipasi aktif mereka, kami berharap layanan keimigrasian di Soekarno-Hatta semakin prima, mudah diakses, dan adaptif terhadap perubahan,” ujar Galih.
FKP 2025 menjadi panggung bagi masyarakat pengguna layanan, baik WNI maupun WNA untuk menyampaikan pengalaman langsung mereka, mulai dari pengurusan paspor, pemeriksaan keimigrasian di bandara, hingga pengaduan dan pemanfaatan layanan digital.
More Read
Tak hanya itu, masukan dari insan pers dan akademisi turut memperkaya perspektif dalam penyusunan standar yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepuasan pengguna.
Hadir dalam forum tersebut antara lain perwakilan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II, Polres Bandara Soekarno-Hatta, Bea dan Cukai, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten, serta Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK).
Keterlibatan Civitas Universitas Gunadarma turut memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik pelayanan publik.
More Read
Dengan semangat kolaboratif yang terbangun dalam FKP ini, Imigrasi Soekarno-Hatta berharap dapat melahirkan standar pelayanan yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. (Rmt)
