Imigrasi Soekarno-Hatta Perkuat Sinergi Lintas Instansi untuk Cegah Perdagangan Orang

Redaktur
By
2 Min Read
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi Penguatan Fungsi Imigrasi Guna Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta”, pada Kamis, 13 November 2025, di Aula Lantai 2 Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM) melalui jalur udara internasional.

Komitmen tersebut diwujudkan lewat penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Penguatan Fungsi Imigrasi Guna Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang” yang digelar di Aula Lantai 2 Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (13/11/2025).

FGD ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Hadir sebagai pembicara utama, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman menuturkan bahwa forum ini sejalan dengan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

- Advertisement -

“FGD kali ini menjadi momentum bagi kita untuk menyatukan pandangan, merumuskan strategi konkret dan memastikan setiap langkah sejalan dengan isi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Yuldi Yusman.

“Saya yakin dengan kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama, kita dapat menjadikan Imigrasi bukan hanya penjaga perbatasan, tetapi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara,” jelasnya.

Diskusi dipandu oleh Serdik Sespimti Polri Dikreg 34 T.A. 2025, Johanes Fanny Satria C.A., yang menekankan urgensi penguatan fungsi imigrasi di pintu masuk dan keluar negara.

“Jika fungsi imigrasi di pintu masuk dan pintu keluar negara tidak diperkuat, maka upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia akan selalu tertinggal satu langkah di belakang jaringan pelaku. Karena itu kita perlu integrasi data, peningkatan kemampuan petugas, serta pola koordinasi yang lebih cepat dan terukur,” jelas Fanny.

Kegiatan ini turut dihadiri pejabat dari instansi strategis yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta, termasuk Polresta Bandara, Bea Cukai, BP3MI Banten, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Otoritas Bandar Udara, serta PT Angkasa Pura Indonesia.

Melalui forum ini, seluruh peserta menyepakati pentingnya sinergi lintas instansi, integrasi data, dan peningkatan kapasitas petugas di lapangan.

Harapannya, hasil FGD dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk langkah operasional yang nyata sehingga upaya pencegahan TPPO dan TPPM di Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin efektif, memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia sekaligus seluruh pelintas internasional. (Rmt)

Share This Article