Home Berita Menebak Arah Reshuffle ‘Kabinet’ Tangsel

Menebak Arah Reshuffle ‘Kabinet’ Tangsel

0

Oleh: Arif Wahyudi, ME., AK., CA. (Wakil Ketua ICMI Tangerang Selatan)

Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya.

Pilkada Tangerang  Selatan telah berlangsung lancar, dengan hasil pasangan incumbent Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie terpilih kembali. Berbeda dengan Presiden terpilih yang dapat langsung memilih dan melantik kabinetnya, pemenang Pilkada Tangerang Selatan harus menunggu enam bulan untuk melakukan perombakan ”kabinet’ nya. Hal ini didasari larangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya Pasal 162 ayat 3 yang berbunyi “Gubernur, bupati, atau wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Artinya reshuffle “kabinet” Tangerang Selatan paling cepat baru dapat dilakukan setelah tanggal 20 Oktober 2016.
Sebagaimana Pilkada yang merupakan kompetisi kepentingan, pengisian “kabinet” Tangerang Selatan juga berpotensi diwarnai kompetisi kepentingan. Adanya larangan birokrasi berpolitik praktis tidak menepis realitas keterlibatan mereka dalam dukung mendukung calon Kepala Daerah. Setidaknya ini terbukti dalam beberapa Pilkada yang diputus Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Oleh karenanya, imbal jasa dukungan birokrat selama proses Pilkada logis menjadi salah satu kriteria penetapan “kabinet”, di samping tentunya kriteria administratif, dan kompetensi (baca: termasuk integritas).

Baru-baru ini publik dikejutkan oleh blunder administratif yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam penetapan Menteri ESDM. Kasus dwikewarganegaraan Sang Menteri  telah menyebabkan kegaduhan nasional yang berujung pada pemberhentiannya dari jabatan. Ybs menjadi menteri dengan masa jabatan tersingkat. Beberapa kalangan bahkan menuding Presiden dalam kasus ini terbukti melanggar UU. Sebuah preseden administratif yang semestinya tidak perlu terjadi.

Dalam konteks penyusunan “kabinet” Tangerang Selatan, patuh terhadap aturan administratif merupakan hal yang wajib. Kehati-hatian yang selama ini ditunjukkan Walikota rasanya akan menghindarkan “kabinet” barunya dari kegaduhan administratif.

Visi baru Walikota dalam RPJMD memberi penekanan pada inovasi dan teknologi. Pencapaian visi ini membutuhkan SDM “kabinet” yang kompeten, inovatif, dan memiliki tingkat literasi teknologi yang baik.  Dilema pengisian SDM “kabinet” akan muncul ketika pilihan kriteria kontributif dalam Pilkada berhadapan dengan kriteria kompetensi. Ketika kedua kriteria ini bergabung dalam diri birokrat yang dinominasikan, maka itu menjadi sederhana dan tidak akan menimbulkan masalah. Namun berapa banyak stock birokrat yang memiliki kedua kriteria tersebut sekaligus dalam diri mereka? Cukupkah jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan jabatan yang tersedia? Apabila tidak cukup, kriteria mana yang lebih dipilih “kompeten namun kurang kontributif dalam Pilkada”, ataukah yang “kontributif dalam Pilkada namun kurang/tidak kompeten”.

Pilihan dilematis di atas tentu tidak dengan mudah dijawab. Dibutuhkan serial rapat dan perenungan untuk memilih birokrat yang tepat untuk duduk dalam “kabinet”. Namun sebagai warga kota yang tentunya tidak terlibat dalam penentuan “kabinet”, beberapa event besar yang diselenggarakan di Tangerang Selatan dan pernyataan Walikota berikut ini rasanya dapat dijadikan dasar untuk menebak arah reshuffle sebulan mendatang.

1. Penyelenggaraan TGIF (Tangerang Selatan Global Innovation Forum) tanggal 20 – 23 September ini yang mendampingkan Pemkot Tangerang Selatan dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Riset Dikti), World Technopolis Association (WTA), dan United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco). Lembaga yang mendampingi Pemkot Tangerang Selatan tersebut adalah lembaga skala Nasional dan Internasional dengan core competence inovasi dan teknologi. Kesediaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional yang membahas penerapan inovasi dan teknologi di kota-kota teknologi dunia merefleksikan tekad yang dimiliki dan penguatan arah yang dipilih Tangerang Selatan ke depan yaitu inovasi dan teknologi.

2. Penyelengggaran Temu Investor oleh Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD) awal bulan ini yang menghadirkan Hendry Satriago, Presiden Direktur GE Indonesia. Acara ini dihadiri Walikota, Wakil Walikota beserta jajaran Pemkot Tangerang Selatan yang mendengarkan uraian Pembicara tentang karakteristik SDM untuk berkompetisi. Pembicara yang disertasinya mengangkat tema “followership” ini membedah mengapa hanya sedikit SDM Indonesia dipercaya memimpin Perusahaan Internasional Cabang Indonesia? Bukan karena SDM kita kurang hebat dalam melaksanakan arahan, bahkan mereka dipuji atas kemampuannya itu. Problem SDM Indonesia menurutnya adalah ketidakmampuan mereka untuk mengatakan TIDAK. Tentu bukan sekedar mengatakan TIDAK, melainkan kemampuan selanjutnya untuk memberikan alternatif (kreatifitas dan inovasi) dalam mencapai tujuan besar. SDM yang bukan sekedar Yes-Man yang fokus pada Bagaimana Melaksanakan (How to), melainkan mereka yang mampu melontarkan pertanyaan Mengapa (Why); Mengapa Tidak (Why Not) yang memantik kreatifitas dan inovasi. Dua kata terakhir ini menjadi kebutuhan utama dalam memenangkan kompetisi.

3. Pernyataan Walikota dalam Smart City Forum akhir Mei lalu yang menyatakan telah menerapkan konsep Smart City di Tangerang Selatan sejak awal kepemimpinannya. Ini membuat Tangerang Selatan disebutnya mengalami kemajuan pesat di bidang pembangunan infrastruktur jalan yang membaik dengan signifikan dan 50 titik banjir berkurang menjadi tersisa 20 titik.

Dari rangkaian pernyataan Walikota termasuk yang kemudian terdokumentasi dalam draft RPJMD; juga penyelenggaraan beberapa event oleh Pemkot Tangerang Selatan yang melibatkan lembaga dan person yang kental dengan inovasi dan teknologi, maka tampaknya masa depan Tangerang Selatan akan menjadi sebuah smart city (kota cerdas). Kota cerdas yang bukan sekedar infrastruktur fisiknya yang cerdas, melainkan juga warga kotanya yang cerdas. Gambaran masa depan seperti itu tentu membutuhkan mesin birokrasi yang cerdas yang dipimpin oleh Walikota dan ‘kabinet’ yang cerdas saat ini.

Dalam konteks reshuffle “kabinet” nya bulan depan, Walikota yang memiliki visi yang menantang membutuhkan SDM kompeten yang memiliki kemampuan menerjemahkan kebijakan (translation ability) hingga berlanjut pada pengelolaan (governance) yang baik. Kemampuan “kabinet” untuk menyuarakan kreatifitas dan inovasi dalam pernyataan “why” dan “why not” akan menjadi nilai lebih.

Pergerakan mencapai visi Kota Tangerang Selatan ibarat permainan sebuah orkestra di mana masing-masing musisinya harus sudah memenuhi standard kualifikasi dalam alur irama sang Conductor. Musisi yang tidak masuk kualifikasi bila dipaksakan masuk hanya akan mengacaukan keseluruhan orkestra. Meninggalkan birokrat yang tidak kompeten sekontributif apa pun mereka dalam Pilkada adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai visi. Penghargaan dalam bentuk lain barangkali lebih tepat untuk mereka.

Tampaknya ke sanalah arah reshuffle “kabinet” Tangerang Selatan. Wallahu ‘Alam. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here