Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jelang 100 hari pelantikan Jokowi sebagai Presiden, beredar nama-nama dalam susunan kabinet Jokowi melalui pesan instan.
Nama-nama menteri bayangan itu bermunculan, ada yang mengusulkan anak muda, ada pula usulan nama-nama dari partai pengusung dan koalisi.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Ketum PBHMI), R Saddam Aljihad, mengatakan, harus menjadi catatan bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, sebelum menentukan pilihan dalam pos-pos Menteri yakni bagaimana mengawinkan antara Pancasila dengan era teknologi dan membumikan secara substansial.
“Pos-pos menteri ini tidak melulu, harus diisi oleh suku tertentu, agama tertentu dan lain sebagainya, oleh generasi tertentu dan sebagainya, makanya ketika kita kemudian harus berlandaskan sebuah ideologi bangsa Pancasila yang kemudian kita harus kuatkan bersama-sama,” kata Saddam Aljihad, dalam sebuah diskusi mingguan Polemik MNC Trijaya FM bertemakan “Ribut-Ribut Kursi Menteri” di d’consulate resto & lounge, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).
Menurutnya, apakah menteri pilihan Jokowi dari partai atau non partai, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Artinya, berbicara soal politik, bukan berbicara soal partai politik, tapi berbicara soal politik adalah berbicara soal kemanusiaan.
“Semua generasi, semua suku, semua budaya, semua agama, punya hak yang sama, untuk membantu dan membangun bangsanya, itu adalah poin utamanya.Revolusi industri 4.0 itu juga punya hak yang sama antar generasi antar budaya antar suku dan sebagainya,” tambah Saddam.
Kenapa? Karena, kecepatan hari ini menjadi sebuah energi baru untuk pemerintahan kedepannya, kalau misalkan hari ini kita konvensional gerakannya, kemudian terlalu birokratis, tidak ada bahasanya kalau misalkan dimunculkan adanya pemerintahan Dilan.
Bagaimana kecepatan dan kemudian public service terhadap masyarakat itu bukan kemudian dibetulkan dengan birokrasi dan itu adalah sebuah daya ikat terhadap kecepatan teknologi itu sendiri dengan rekonsiliasi bangsa.
Karena, kata Saddam, persoalan polarisasi di masyarakat yang harus maju kembali, ini bingkai yang cepat, dalam proyek pemerintahan yang baru nanti, harus mengambil kebijakan seperti apa, terkait dengan pengisian posisi di kabinet, berbicara soal politisi dan punya ruang penting dalam political interest, dimana saat ini anak muda itu adalah kepentingan kebangsaan masa depan, yang dibangun oleh partai politik.
“Anak muda, dalam politisi muda, koalisi di partai-partai, semuanya, ya, itu, punya kepentingan partai masing-masing, generasi muda itu generasi yang tulus, generasi yang ikhlas untuk membangun bangsanya ke depan,” ujarnya.
Maka, lanjutnya, kemarin pihaknya menawarkan berbagai macam cara untuk mempersatukan semuanya, mempersatukan antara koalisi dan komposisi serta hal yang paling penting adalah bagaimana persatuan itu tidak dikorbankan karena kursi-kursi menteri.
Salah satu mekanisme demokrasi, dengan adanya mekanisme rekrutmen politik secara transparan juga harus dilakukan, untuk membangun kekuatan bangsa, agar ada keseimbangan cara-cara transparansi terhadap ruang yang sesuai dengan keinginan.
Politisi PKB, Daniel Johan, mengatakan, hal yang harus di pikirkan adalah masalah perekonomian yang sangat penting, dimana dengan pergantian kabinet dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Menurut Politisi Perindro, Ricky K Margono, biar bagaimanapun juga Partai Perindo adalah partai yang paling banyak memiliki kader anak-anak muda yang masih berumur 40 tahun ke bawah. Bagi Perindo adalah yang paling pertama PR -nya bagi pemuda ke depan ini adalah mengembalikan karakter bangsa, artinya belakangan ini memang kondisinya karakter bangsa kita ini yang dari gotong royong, Bhineka Tunggal Ika, sudah mulai sedikit tergerus.
“Menurut saya, semua apa yang di sampaikan oleh senior-senior saya tadi di depan akan menjadi percuma, ketika karakternya yang untuk bergotong-royong ini tidak ada. Partai Perindo sesuai dengan namanya saja, kami adalah untuk Indonesia dan Perindo sendiri artinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi, kami mengajak Jokowi untuk bisa mengembalikan karakter bangsa kembali kepada persatuan Indonesia yang sesungguhnya,” kata Ricky.
Partai Perindo, kata Ricky, terus mengedepankan program-program partainya yang sudah dilakukan selama ini dan tetap langsung terjun pada masyarakat. Partai Perindo juga akan menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang harus seharusnya ada di masyarakat.
“Kita juga akan sedikit banyak menyentil pemerintah juga, jika memang ada hal-hal yang kurang baik dan program pemerintah yang mungkin tidak berjalan, mungkin bisa kami lakukan sedikit banyak dengan keterbatasan kami ya, Insya Allah kami sudah mendengar mendengar sedikit banyak sudah ada ya itu semua dikembalikan,” paparnya.
Menurut Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, amanah itu harus diberikan kepada orang yang tepat diberikan, bila amanah diberikan kepada orang yang tidak tepat, maka tunggulah kehancurannya. Tantangan ekonomi kita ke depan adalah perang dagang, karena harga komoditas pasti tetap akan jatuh, sehingga kita yang masih sangat tergantung komoditas juga akan tertekan.
“Defisit neraca perdagangan, jangan lupa bahwa dengan adanya perang dagang negara-negara yang tadinya menjadi pangsa terbesar untuk ekspor antara dua belah pihak ini antara Tiongkok dan Amerika ini pasti cari pelaku, kalau menghadapi tekanan atau perdagangan maka mereka akan cari pasar baru yang benar-benar potensial dan sangat besar itu Indonesia, karenanya kita lupa, bagaimana melindungi industri dalam negeri kita,” ujar Enny.
Banyak yang dibahas hanya bagaimana kita hanya ingin mengejar expor semata, kebijakannya bagaimana hari ini industri hanya tumbuh di bawah 4 %, produk-produk kita kalah bersaing tidak bisa menjadi tuan di negeri sendiri, itu efek dominonya sangat luas.
Ia mengatakan, efek domino dari penetrasi barang-barang impor dan ancaman barang-barang impor, yang sekarang mereka masuk ke perekonomian Indonesia dengan lapangan kerja ini kalau tidak ada produktivitas dalam negeri dari mana kita bisa menciptakan lapangan kerja?
“Kalau tidak ada lapangan kerja, bagaimana pendapatan masyarakat bisa naik, kalau tidak ada pendapatan masyarakat, bagaimana mereka bisa berkonsumsi, makanya stagnasi pertumbuhan ekonomi yang selama dua tahun kita hadapi 5 % ini, akan tetap menjadi ancaman yang serius dalam kabinet mendatang,” terangnya.
Soal komposisi Menteri Parpol dan Non Parpol, dikatakan, profesional itu tidak harus di luar partai. Dukungan partai politik terhadap orang-orang yang disodorkan oleh partai politik hendaknya memenuhi kompetensi bidang yang akan datang. Bagaimana mempunyai kebijakan-kebijakan industri dan harus ada dukungan dari Kementrian-Kementrian terkait.
“Maka koordinasi itu tetap menjadi barang langka di negeri ekonomi. Seperti apa komposisi yang nadanya tidak boleh ada nada sumbang lagi, ini adalah pertama mereka harus mampu berkoordinasi tidak jalan sendiri-sendiri.Jadi Menteri Pertanian jalan kemana, Menteri perdagangan kemana, gak boleh seperti itu ,” ucapnya.
“Apakah penyebab tidak bisa berkoordinasinya itu, tidak bisa disuruh-suruh, kenceng-kenceng, harus benar-benar pertimbangannya adalah pertimbangan yang benar-benar komprehensif, memilih orang yang berkompeten itu, tidak hanya dilihat dari kebiasaannya tapi track recordnya, dari apa sih prestasinya. Misalnya Menteri Perindustrian ahli di bidang perindustrian, menteri yang lain juga demikian, sehingga memastikan begitu dilantik mereka tahu apa yang harus segera dilakukan dengan tepat,” bebernya
Politisi PDIP, Zuhairi Misrawi, mengatakan, Jokowi adalah kado terbaik dari PDI Perjuangan dan tidak etis kalau PDI Perjuangan membincang soal data-data menteri dan tugas yang diemban jauh lebih berat dari dari apa sekedar bagi-bagi kekuasaan. Tugas sejarah dari PDIP Perjuangan adalah membumikan Pancasila dan PDIP mempunyai tanggung jawab yang lebih besar.
“Dalam demokrasi ada kekuasaan legislatif, maka oleh karena itu kami mempercayakan kepada Presiden (Jokowi) dan tentu Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan memilih kader terbaiknya untuk mengisi posisi di kabinet, karena bagaimanapun, allhamdulillah kalau partai kami sekarang sedang panen kader-kader terbaik dari berbagai lini.
Kementerian-kementerian yang memang itu diperlukan, kami siap mengisi, jadi semua ada dan mempercayakan kepada Ketum PDIP kami,” ungkap Zuhairi.
Menurut Politisi Golkar, Meutya Hafid, selain koalisi di kabinet, juga penting dilakukan adalah juga koalisi legislatif dan ini sama pentingnya dengan koalisi di kabinet. Karena tidak akan terjadi demokrasi yang baik, kalau misalnya parlemennya lemah, karena kalau nanti tidak masuk ke dalam daftar menteri itu belum tentu tidak terbaik dari Partai Golkar.
“Karena kami sudah mempersiapkan yang terbaik di partai dan dalam kerangka koalisi antara partai-partai pendukung Pak Jokowi dengan tidak berbeda-beda. Kami harapkan ada keinginan dari teman-teman partai yang mendukung Pak Jokowi dan bergabung untuk kemudian bergabung juga di parlemen, karena koalisi juga akan sangat penting untuk Pak Jokowi terpilih, ketika parlemen tidak solid maka pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik,” terang Meutya.
Menurut Analis Politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, bila Presiden Jokowi hari ini dukungannya sudah mencapai 60 % , maka dari Partai Demokrat dan PAN tidak menjadi penting. Jumlah 60 % kursi parlemen itu sudah cukup untuk memuluskan peogram kerja pemerintah.
“Jadi tidak butuh lagi, konsisten soal presidensial yang ini presidensial multipartai ini mestinya secara etika nya gimana gitu loh. Kita tidak berjuang, orang lain kita ada di sana, itu juga masalahnya,”ujarnya.(MRZ)
