Home Berita Temui Rektor Unpam, Fraksi PKB DPRD Banten Soroti Kemacetan Lalin Depan Kampus

Temui Rektor Unpam, Fraksi PKB DPRD Banten Soroti Kemacetan Lalin Depan Kampus

0

Anggota Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, M.Nur Kholis bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten, Tri Nurtopo menemui Rektor Universitas Pamulang (Unpam) Dr. H. Dayat Hidayat, M.M, Kamis (21/11/2019). Pertemuan tersebut untuk membahas kemacetan yang melilit Kampus 2 Unpam di Jl. Raya Puspiptek Buaran, Serpong, Kota Tangerang Selatan.

M.Nur Kholis yang merupakan menjadi dewan dari Dapil Banten 3, mengharapkan permasalahan kemacetan dapat segera teratasi agar tidak mengganggu kepenting umum yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Kemacetan di depan Kampus 2 Unpam sudah sangat krodit dan harus segera ditangani secara serius oleh pihak-pihak terkait,” kata Kholis.

Untuk itu, lanjut Kholis, pihaknya melakukan pertemuan dengan Rektor Unpam dan Dishub Provinsi Banten/Kota Tangerang Selatan untuk mencari solusi mengatasi kemacetan tersebut.

“Kami sudah membahas soal kemacetan ini bersama Rektor Unpam dan Dishub baik itu Dishub Provinsi Banten maupun Dishub Kota Tangerang Selatan, dan langkah-langkah yang kita sepakati salah satunya adalah mempercepat review andalalin oleh pihak Unpam,” ungkap Kholis.

Kholis menegaskan, bahwa pihak kampus telah sepakat akan segera menyelesaikan cekungan kampus, relokasi dan penataan pedagang kaki lima serta pelarangan parkir di pinggir jalan yang diduga menjadi pemicu kemacetan dikawasan tersebut.

“Ya, intinya kami telah sepakat untuk membenahi kemacetan di depan Kampus Unpam yang sudah terjadi bertahun-tahun, apalagi ketika ada kegiatan wisuda yang digelar hampir sebulan selakali, itu sudah pasti macet parah,” tambah Kholis.

Kholis juga mengaku, akan terus mendorong pihak kampus dan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan perbaikan infrastruktur agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

“Kami di parlemen tentunya akan terus mengawal dan mengawasi proses pembangunan daerah demi untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(ris)