Aksi pelemparan telur yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa mengatasnamakan kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Gedung DPRD Provinsi Banten, mendapat tanggapan dari Fraksi Demokrat Nawa Said Dimyati dan Fraksi PKS Asnin Syafiuddin.
“Negara kita menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan penyampaian pendapat adalah bagian dari itu. Insya Allah saya selalu menghormati kebebasan berpendapat,” kata Cak Nawa sapaan akrab anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Demokrat, saat dihubungi tangerangonline.id, Kamis (11/6/2020).
Cak Nawa mengatakan, interpelasi adalah hak yang melekat pada diri anggota DPRD, terkait dengan pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB memang ada dua pandangan. Pertama mengulirkan Interpelasi dan pandangan kedua tidak.
“Lalu dimana asas yang dilanggar oleh DPRD….?,” ucapnya.
Terkait beras, setahu dirinya tidak ada anggota DPRD yang menerima dari BJB, yang ada adalah rencana ikut mendistribusikan bantuan dari Forum CSR Propinsi Banten, tapi kemudian dibatalkan.
Ditempat terpisah, H.Asnin Syafiuddin anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKS menambahkan, pengawasan itu kan bukan hanya interplasi, pertemuan meminta penjelasan gubernur juga sudah dilakukan, dan masih terus oleh pimpinan dan komisi terkait dibicarakan mencari solusi terbaik.
“Apa mereka ga baca berita? Emang BB itu masalahnya berat, menyelesaikan masalah berat itu sudah barang tentu memerlukan kajian mendalam, supaya dapat menyelesaikan masalah. Masalah puas tidak puas mah relatif,” tandasnya.
Harapan dirinya masalah BB ini bisa cepat selesai, apakah BB ini normal lagi seperti semula atau dengan merger dengan BJB, tapi tidak meninggalkan masalah hukum.
“Lebih dari itu saya sangat berharap dan juga tentu banyak harapan tokoh Islam Banten bahwa dengan penyelesaian BB ini bisa menjadi Bank Banten Syariah,” ujarnya.(Sam)
