Home Home Puspem Tangsel dalam Sorotan

Puspem Tangsel dalam Sorotan

0

Oleh: Arif Wahyudi, ME., AK., CA. – Dosen Pendidikan Anti Korupsi PKN STAN*)

Bethe one who helps build a better society

Di Jalan Raya Maruga Ciputat, berdiri megah Gedung Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang Selatan. Bangunan kebanggaan warga Tangerang Selatan ini rencananya terdiri dari beberapa gedung perkantoran dan satu gedung parkir. Sebagian bangunan telah terbangun dan telah difungsikan. Puspem yang diharapkan rampung di tahun 2015 tersebut, saat ini masih menyisakan beberapa bangunan yang mangkrak.

Puspem merupakan bangunan terbesar yang dibangun oleh Pemkot Tangerang Selatan. Anggaran yang dialokasikan sebesar 203 Milyar, dengan skema Pembiayaan Tahun Jamak. Skema ini untuk memastikan tidak adanya hambatan anggaran dalam proses pembangunan yang melintasi beberapa tahun anggaran.

Sebagaimana di banyak daerah, masyarakat dan juga LSM tertarik untuk menyoroti pembangunan Pemerintah Daerah yang berdana besar. Proyek tahun jamak merupakan puncak spesifikasi tersebut. Aparat Penegak Hukum biasa mendasarkan pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi dari laporan masyarakat. KPK juga secara terbuka menyatakan operasi ke Pemerintah Daerah yang belakangan ini gencar dilakukan berdasarkan laporan masyarakat.

Tulisan ini memaparkan aktifitas masyarakat (LSM) yang mungkin melatarbelakangi kedatangan beberapa penyidik KPK ke Puspem Tangerang Selatan awal Agustus lalu. Mudah-mudahan, apa pun yang terjadi ke depan memberi kebaikan bagi warga Tangerang Selatan pada umumnya, dan perbaikan birokrasi Pemkot pada khususnya.

Ibnu Jandi – Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Tangerang Ibnu Jandi Direktur LKP terpantau di media sebagai pihak yang pertama kali melaporkan dugaan korupsi Puspem Tangerang Selatan. Jandi melaporkannya ke Kejaksaan Agung dugaan penggelembungan anggaran pembangunan Puspem Kota Tangerang Selatan sebesar 47 M. Jandi menyatakan laporannya telah dibaca dan akan ditindaklanjuti Direktorat Tipikor Kejaksaan Agung. Laporannya diunggah dalam website Ibnu Jandi – LKP dengan judul Dugaan Mark-Up Pembangunan Puspem Kota Tangerang Selatan Sebesar Rp47.509.881.800,00 TA 2013-2014. Laporan mendasarkan pada dokumen LPSE Proyek Puspem Kota Tangerang Selatan, dan bertanggal 10 Februari 2015. Setelah pemberitaan tersebut, tidak terpantau pergerakan lanjutan hingga saat ini.

Tatang Sago – ATR (Aliansi Tangerang Raya)
Di bulan Agustus 2015, Tatang Sago, Koordinator Aliansi Tangerang Raya (ATR) menyatakan akan melaporkan dugaan mark up proyek Puspem Kota Tangerang Selatan sebesar 48,5 M ke Kepolisian dan KPK. Sago menyatakan berdasarkan survey lapangan harga satuan bangunan di Kabupaten Tangerang 3,2 juta, di Kota Tangerang 3 juta, di DKI Jakarta 4,5 juta, sedangkan di Kota Tangerang Selatan 4,7 juta. Sago menyatakan hal itu merupakan temuan BPK tahun 2014.
Setelah beberapa lama senyap di media, pada bulan Juli 2017 muncul banyak pemberitaan tentang tindak lanjut KPK atas laporan dugaan korupsi ini. Sago menyatakan bahwa KPK sudah menerbitkan Surat Penyidikan dengan nomor 6301/08/2015 tanggal 17 September 2015, dan Surat Penyidikan 2801/02/2017 tanggal 3 Februari 2017. Sago juga menyoroti pelaksanaan lelang Pemkot Tangerang Selatan tahun 2015 – 2017.

Beno – TRUTH (Tangerang Public Transparancy Watch)
Muhammad Ibnu Novit Naeng (Beno) dari TRUTH mendukung dan memuji langkah ATR dalam melaporkan dugaan mark-up Proyek Puspem ke KPK. Beno juga memperingatkan segenap pihak karena Tangerang Selatan merupakan pilot project KPK dalam pencegahan korupsi. Setiap gerak penggunaan keuangan dan kekuasaan diawasi KPK. Tangsel seperti bom waktu yang akan meledak.
Kedatangan KPK.

Respons KPK untuk menindaklanjuti laporan LSM banyak diberitakan media di bulan Juli 2017. Respons yang digaungkan kalangan LSM tersebut terbukti di awal Agustus 2017. Beberapa penyidik KPK mendatangi Puspem Tangsel. Namun berbeda dengan Kota Malang dan Kabupaten Bengkalis yang dioperasi pada hari yang sama, kedatangan KPK ke Tangerang Selatan kemudian sepi pemberitaan dan tindak lanjut. Di Kota Malang dan Kabupaten Bengkalis, KPK menetapkan beberapa pejabatnya sebagai Tersangka. Pemberitaan di media tentang operasi KPK di kedua daerah itu pun banyak. Untuk di Tangerang Selatan, hanya sedikit berita terpantau tentang kegiatan KPK selanjutnya yaitu mengumpulkan bukti dan keterangan. Tidak lebih dari itu.

Banyak analisa dapat dikembangkan dari fenomena ini. Reaksi Walikota yang menyerahkan masalah ini ke KPK menguatkan dugaan adanya korupsi yang dilakukan jajarannya. “Agar semuanya jera”. Keterlambatan pembangunan ini memaksa Pemkot mengeluarkan anggaran sewa kantor. Di sisi lain, Wakil Walikota menyatakan masalahnya hanya keterlambatan kerja, bukan ada korupsi atau lainnya.

Laporan dugaan korupsi Puspem Tangsel ini sudah cukup lama. Sago menyatakan sudah ada Surat Penyidikan KPK di tahun 2015, namun selanjutnya sepi pemberitaan. Kemudian dikatakan ada Surat Penyidikan di tahun 2017, yang ditindaklanjuti dengan kedatangan beberapa penyidik KPK awal Agustus ini. Namun berbeda dengan Kota Malang dan Kabupaten Bengkalis yang segera ada Tersangkanya, kasus Puspem Tangsel terpantau masih dalam tahap pengumpulan bukti dan keterangan.

Upaya LSM untuk melaporkan dugaan korupsi di Tangsel patut diapresiasi, namun melihat dinamika yang ada patut diduga informasi tentang adanya surat penyidikan KPK baik tahun 2015 mau pun tahun 2017 tidak valid. Kasus dugaan korupsi Puspem Tangsel rasa-rasanya masih lama atau mungkin tidak akan ditemukan. Bagaimana pendapat Anda?

*) pendapat pribadi – arifwahyudi1968@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here