Home Berita Perda Revisi RTRW Disahkan, Pengunjukrasa JPTR Tetap Lapor ke Gubernur

Perda Revisi RTRW Disahkan, Pengunjukrasa JPTR Tetap Lapor ke Gubernur

0

Seratusan warga pesisir Tangerang Utara mengatasnamakan Jaringan Peduli Tata Ruang (JPTR) melakukan aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Jumat (29/12/2017). Unjukrasa dengan membawa perwakilan petani dan nelayan tersebut ntuk menolak revisi Perda RTRW Kabupaten Tangerang.

Koordinator Lapangan Aksi JPTR, Supandi Cewi mengatakan, pihaknya menuntut DPRD tidak mengesahkan Peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Meski mendapat aksi penolakan, DPRD tetap melaksanakan pengesahan secara aklamasi Perda Revisi RTRW.

Oleh karena, kata pria disapa Usup Cewi ini, akan melapokan kepada Gubernur dan Presiden serta KPK. “Kami berharap Bupati dan DPRD untuk bersama sama menegakkan UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan pertanian berkelanjutan dan UU NO 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan kawasan pesisir,” ujarnya.

Dikatakan Usup Cewi, Perda tersebut tidak serta merta diundangkan tanpa pengesahan Gubernur Banten. “Seharusnya agar pro rakyat kecil yang ada di pesisir utara khususnya petani rakyat kecil, jangan berpihak kepada koorporat,” terangnya.

AktivisTangerang Utara, Suhada Dinata alias Zabo mengatakan Pansus RTRW sangat memaksakan kehendak dan terburu buru dalam mengesahkan revisi Perda.

“Diduga untuk memuluskan kepentingan koorporat untuk merubah struktur dan pola ruang dari hijau pertanian ke kuning dan abu-abu yang notabene menjadi kawasan industri pergudangan dan Perumahan,” jelasnya.

Ketua Pansus RTRW dari fraksi Golkar Sumardi mengatakan Perda RTRW sudah ketuk palu melalui sidang paripurna DPRD. “Pansus melaksanakan Revisi RTRW sesuai dengan perundang-undangan nomor 13 Tahun 2011 tentang tata ruang. “Pansus sesusai UU dan Yuridisnya ada, yang penting tidak ada sesuatu yang masalah. Pansus bekerja sesuai dengan kajian kajian proses dimulai dari awal sampai akhir melalui saran dan pandangan semua pihak,” terangnya.

Sumardi menanggapi tudingan soal Revisi perda RTRW tidak pro rakyat kecil itu, hanya pandangan sepihak. “Kami sebagai wakil rakyat justru mementingkan semua masyarakat kabupaten Tangerang tidak ada istilah one by one. Semua kepentingan masyarakat kabupaten Tangerang,” tandasnya. (sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here