Menteri Kesehatan RI, Nilla F Moeloek menghadiri Pekan Imunisasi Sedunia dan Peringatan Hari Malaria Sedunia, di Gedung Sohibul Barokah, Kaduhejo Pandeglang, Banten. Kehadirannya disambut hangat Gubernur Banten H. Wahidin Halim.
Kekompakan dan keakraban pun terlihat di antara keduanya saat penyambutan di ruang transit didampingi Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati.
Dalam kesempatan itu, terlihat keduanya bercanda tawa disertai Bupati Pandeglang dan terlibat obrolan ringan dengan dihadiri pula unsur Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (FKPD) Kabupaten Pandeglang. Sesaat setelah itu, Menkes, Gubernur dan Bupati Pandeglang berdampingan menuju tempat acara.
Ketiganya juga kombak berbarengan memantau empat meja pelayanan Posyandu dalam perjalanan menuju lokasi acara. Yaitu, pendaftaran, penimbangan, pencatatan dan penyuluhan terhadap Balita yang harus dilakukan pemantauannya secara berkala di Posyandu. Meja pelayanan Posyandu tersebut divisualisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
Dalam menyampaikan sambutannya Menkes mengharapkan bantuan dari para gubernur dan bupati/walikota dalam mewujudkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 dan mewujudkan cakupan imunisasi yang tinggi dan bermutu serta merata diseluruh tanah air Indonesia.
“Mudah-mudahan sebelum tahun 2030, Indonesia bisa bebas malaria,” katan Menkes.
Saat diwawancarai wartawan, Gubernur WH dan Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa program mewujudkan Indonesia Bebas Malaria dan Cakupan Imunisasi Tinggi, berkualitas dan merata. Menkes kembali menegaskan perlunya bantuan gubernur dan bupati/walikota se Indonesia untuk menwujudkan program tersebut.
Demikian pula, ketika Menkes ditanya wartawan soal program kesehatan gratis Pemprov Banten, khususnya berobat dengan menggunakan KTP-EL. Menkes melirik Gubernur dan mempersilakan untuk menjawabnya. “Kalau ini bagiannya Pak Gubernur,” seloroh Menkes.
WH menjawab pertanyaan wartawan dan menjelaskan, bahwa Menkes menyarankan untuk dikonsultasikan dengan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, BPK, KPK dalam pelaksanaannya. “Dan tidak ada persoalan. Karena masing-masing kita menyadari bahwa ini pada prinsipnya untuk kepentingan masyarakat. Mungkin tinggal soal proseduralnya dan pelaksanaannya dimana Menkes menyarankan kepada saya, dan tidak mempersoalkan hanya harus hati-hati. Karena, bagi yang belum mendapatkan BPJS, Pemprov mengalokasikan anggaran unntuk berobat gratis tidak dengan menggunakan SKTM. Tetapi dengan KTP. Begitu pun sekarang sedang kita bangun roadmap dan sistemnya. Mudah-mudahan tidak berbenturan dengan aturan. Karena pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan BPJS,” jelas WH.
Dalam acara tersebut diberikan pula penghargaan kepada para Wisuda Balita Imunisasi lengkap yang langsung diberikan oleh Bupati Pandeglang dan disaksikan Menkes dan Gubernur. Serta penyerahan beberapa Sertifikat eliminasi Malaria 2018 kepada 21 Kepala Daerah Kab/Kota se Indonesia. Selain itu diserahkan juga sertifikat MURI kepada Menkes, Gubernur NTT dan Gubernur Papua Barat, dalam pemberantasan penyakit Malaria. (Kor)
