Home Berita Manajemen Lapas

Manajemen Lapas

0

Oleh: Agun Gunandjar Sudarsa, Anggota DPR RI komisi XI.

Selama manajemen pemasyarakatan tidak patuh kepada kaedah-kaedah keilmuan, utamanya terhadap teori dan prinsip pengorganisasian atas urusan-urusan pemerintahan di lingkungan kementrian hukum dan ham. Selama itu pula permasalahan yang ada dan selalu saja terjadi, hingga kejadian baru baru ini di Lapas Sukamiskin Bandung, akan disusul kejadian-kejadian berikutnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan lebih heboh (gaduh). Permasalahan di Lapas harus didekati secara legal dan faktual dari posisi dan fungsinya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Secara teoritis, Narapidana adalah manusia biasa yg juga memiliki kebutuhan seperti diutarakan Maslow. Penjara adalah “miniaturnya Negara”, baik atau buruknya kondisi kehidupan masyarakat suatu Negara dapat dilihat dan tercermin adanya, di Penjara.

Kriminalitas yang tinggi tercermin dari kuantitas dan kualitas isi penghuni penjara. Seperti saat sekarang ini tindak pidana Narkoba yg tinggi berkorelasi dengan isi Penjaranya.

Over kapasitas yg terjadi menandakan Negara belum mampu mengatasi masalah kriminalitas, masalah narkoba, yang selanjutnya bisa ditarik dengan jumlah pengangguran, serta permasalahan sosial lainnya.

Untuk itu upaya penanganan segala bentuk permasalahan di lapas, harus dipecahkan secara konprehensif yg melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Sistem Peradilan Pidananya, peran Pemerintah, Masyarakat hingga keluarganya. Pendekatan retributif, detterence (penjeraan), rehabilitasi dan resosialisasi telah lama gagal diterapkan di berbagai negara. Doktrin2 pemidanaan tsb
digantikan oleh doktrin Re-integrasi sosial, dgn tujuan Pemulihan kembali kesatuan hubungan “Hidup-Penghidupan-Kehidupan” antar Napi dengan kel dan masyarakat, tanpa menghilangkan aspek derita/hukumannya.

Dalamperkembangan hukum dikenal dengan
“Restorative Juctice” Karena Penjara tidak pernah mampu memberi jaminan prilaku warga binaannya menjadi lebih baik, apabila penanganan prilakunya serta pelaksanaan manajemen organisasi lapas nya tidak tepat atau tidak bersesuaian degan kaedah kaedah keilmuan Pemasyarakatan dan prinsip-prinsip manajemen.

Unsur manajemen harus lengkap adanya, mulai dari tata kelola SDM, keuangan, mesin, metode, hingga material nya. Begitu juga dgn fungsi2 nya mulai dari perencanan, pengorganisasian, pelaksanaaan hingga pengawasannya. Harus dlm satu tangan sehingga jelas pertanggungjawabannya.
Kalapas harus mendapat kewenangan diskresi yang cukup, dengan tetap wajib dipertanggungjawabkan, karena apapun yg terjadi terkait dgn lapas itu menjadi tanggung jawabnya secara penuh. Adanya pemberontakan, kerusuhan, Keseharian narapidana, kecukupan air, makan, kesehatan serta aktifitas atau kejadian lainnya yg terjadi didalam lapas, seperti natapidana sakit hingga Hilangnya nyawa nyawa napi. Itu tanggung jawab penuh Kalapas.
Maka pemahaman tentang doktrin dan tujuan pemidanaan, posisi dan fungsi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Restorative Justice, pemahaman tentang kehidupan dalam penjara, kesakitan-kesakitan dalam pemenjaraan seperti yg diutarakan prof Sykes, yg diakibatkan pola hubungan interaksi antar sesama napi, sesama pegawai, antar napi dan pegawai baik yg bersifat formal maupun informal. Harus difahami secara benar.

Kesemuanya itu membutuhkan Manajemen Penjara yg tepat..mulai dari unit tertinggi dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan sd UPT nya dalam hal ini Lapas dan Rutan. Yang secatra hirarkis harus tergambarkan. fungsi-fungsi manajemen tersebut secara tepat, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dalam struktur oragnisasi berjenjang yg memadai.

Berkenaan dengan yg terjadi di lapas Sukamiakin, Untuk terapi awal dimana respon publik yang begitu negatif, Menteri hukum dan ham perlu membuat kebijakan baru guna memberi ketegasan ttg boleh tidak nya,diijinkan tidaknya, atas sejumlah benda, barang, sarana dan prasarana yg ada dan beredar dalam lapas dan dianggap sebagai barang “mewah”. Seperti HP, Laptop, AC, Dispenser, Toilet, Kamar, Saung dsb. Hal ini dibutuhkan bagi petugas di lapangan agar ada jaminan dan perlindungan hukum dlm menegakan aturan utk ketertiban di dalam lapas.

Yang kedua berikan kewenangan penuh kepada Dirjen Pemasyarakatan dlm tata kelola SDM Pemasyarakatab tanpa merobah pola organisasi yang ada melalui penempatan lapas kelas I atau lapas Khusus dari yg semula dibawah kakanwil dipindahnan menjadi Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada menteri cq Direktur jenderal Pemasyarakatan. (*)