Dr Susaningtyas: Netralitas Harus Konsisten dan Pembenahan TNI Utamakan Untuk Peningkatan Kompetensi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin HUT Ke-73 TNI di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (5/10/18). Sebagai Inspektur Upacara (Irup) Presiden RI Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna menuju mimbar upacara. Tema peringatan HUT TNI Ke-72 kali ini adalah ”Profesionalisme TNI Untuk Rakyat”.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo, mengutip pesan Panglima Besar Jenderal Besar Soedirman, yang mengatakan, bahwa politik tentara adalah politik negara dan loyalitas tentara adalah untuk kepentingan negara serta netralitas TNI penting dalam kancah perpolitikan nasional.

Sementara itu dalam rangka HUT Ke-73 TNI, Pengamat Militer dan Intelijen Dr Susaningtyas Kertopati (Nuning) sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi tentang netralitas. Nuning mengatakan, pada tahun politik ini soliditas TNI/Polri merupakan suatu keniscayaan.

“Netralitas adalah hal yang harus dilaksanakan secara konsisten dengan berbagai konsekwensinya,” terangnya.

Menurutnya, perebutan kekuasaan akan memunculkan ruang perdebatan yang menjurus pada perang urat syaraf, yang sedikit saja terpeleset, bisa jadi tragedi permusuhan. Sehingga, hal ini harus diantisiapasi jauh-jauh hari.

Untuk itu, kata Nuning, pihak yang dapat mencegah dan menanggulangi ini adalah TNI/Polri. Secara kekinian TNI harus menjaga tertatanya dengan baik mulai dari integrasi sistem informasi, interoperability sistem informasi hingga composability sistem informasi.

“Semua itu, agar informasi perkembangan keadaan yang ada dapat terintegrasi dan diterima dengan tepat, cepat oleh prajurit, utamanya yang berada dilapangan sehingga tak ada kesalah pahaman,” ujarnya.

Menurutnya Nuning, pembenahan TNI harus diutamakan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas prajurit TNI untuk menjadi scholar warrior. Kompetensi prajurit TNI harus mencapai tingkatan setara dengan kompetensi prajurit negara maju. Kapasitas prajurit TNI harus mencapai tingkatan intelektual akademik melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah.

Ia menuturkan, pembenahan TNI juga diarahkan untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer dan ancaman nir militer.

Dikatakan, organisasi TNI harus dibenahi agar struktur dan posturnya lebih tanggap mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional.

Di kancah internasional, Nuning melanjutkan, selain hard power dan soft power, maka Indonesia juga dapat mengoptimalkan smart power. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia sebagai ASEAN leader dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang menangani global security.

Ditambahkan, smart power Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai program aksi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik.

“Periode 2019-2020 dapat menjadi peluang Indonesia menjadi global player yang sesungguhnya sebagai penjaga perdamaian dunia,” jelasnya.

Smart power dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan beberapa Perwira Tinggi TNI untuk menjadi komandan misi PBB, seperti Perwira Tinggi TNI AL berbintang tiga sebagai Komandan Maritim Misi PBB di Libanon (UNIFIL Maritime Task Force Commander).

“Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah,” tutup Nuning.(MRZ)