Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintakan kepada seluruh kementerian, lembada dan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak membuat aplikasi baru.
Jokowi meminta itu lantaran telah menumpuknya aplikasi di setiap institusi yang dinilai tidak efektif dan tak terintegrasi satu dengan lainnya.
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti bikin platform-platform baru, stop!” kata Jokowi dalam acara peluncuran Govtech bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Orang nomor 1 di Indonesia ini mengungkapkan saat ini sudah ada sekitar 27 ribu aplikasi baik dari kementerian, lembaga maupun pemda. Di mana aplikasi-aplikasi yang ada tidak saling terintegrasi.
Adanya aplikasi, lanjut Jokowi, bertujuan untuk mempermudah birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, bila tidak terintegrasi bagaimana bisa mewujudkan tujuan tersebut.
“Bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian dan di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri,” ujar Jokowi.
Ia juga menyebutkan, pada tahun anggaran 2024 terdapat untuk membuat aplikasi dan platform sekitar senilai Rp 6,2 triliun.
“Tahun ini saja pas kita cek pas bikin anggaran ada Rp 6,2 T untuk membikin aplikasi dan platform baru,” sebutnya.
Ia pun menduga menumpuknya aplikasi yang mencapai ribuan ini lantaran adanya kebiasaan tiap pergantian pimpinan institusi membuat aplikasi baru.
“Mungkin, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi, sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek itu yang kita hentikan tidak boleh diteruskan lagi,” tandas Jokowi. (Edt)
