Kanwil HAM Banten Gelar Rapat Persiapan Kepatuhan, Tampung Saran dan Masukan

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Banten menampung saran dan masukan dari berbagai komunitas yang ada untuk dijadikan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045.

Hal itu terungkap dalam kegiatan rapat persiapan dalam rangka penilaian kepatuhan HAM masyarakat dan komunitas di wilayah Provinsi Banten, Selasa (19/08/2025) di kantor Wilayah Kementerian HAM Banten.

Erwin Firmansyah selaku Kepala Bagian (Kabag) TU dan Umum pada Kantor Kanwil Kementerian HAM Banten pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa rapat persiapan penilaian kepatuhan HAM masyarakat dan komunitas tersebut, dimana haknya harus menjadi prioritas dan tidak bisa ditunda dalam kebijakan program seperti pendidikan, kesehatan dan rumpun hak lainnya.

“Bahkan Presiden Prabowo menempatkan anggaran pendidikan dibawah pertahanan yang menjadi prioritas program pemerintah,” ungkap Erwin sebagai pembuka acara tersebut.

“Dan kondisi yang ada saat ini secara nasional menyinggung soal HAM, pun demikian di Banten tidak beda jauh dimana banyak persoalan HAM. Dimana banyak permasalah-permasalah yang muncul di masyarakat akan menjadi fokus dalam penilaian kepatuhan HAM dan akan kita laporkan saran dan masukannya ke kementerian HAM Pusat,” sambungnya.

Sebagai Narasumber Apri Setyawan dari Kanwil Kementerian HAM Banten mengatakan, dimana kegiatan rapat persiapan penilaian kepatuhan HAM masyarakat dan komunitas ini adalah butuh informasi dan sumbang saran dari berbagai komunitas di Banten khususnya yang diundang pada acara tersebut.

“Indikator-indikator yang bisa dijadikan project Kementerian HAM dari saranan dan masukannya tentang yang dinilai dari sisi bagaimana masyarakat cara mengaplikasikan dan mengimplementasikan dalam HAM,” terang Apri Setyawan.

“Kegiatan rapat ini adalah merupakan awal dari rencana aksi Kanwil Kementerian HAM Banten yang nanti akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu juga mencatat berbagai saran dan masukan dari forum rapat tersebut, seperti dari Bappeda Provinsi Banten, Biro Hukum Setda Banten, Kesbangpol Provinsi Banten, DPMPD Provinsi Banten, Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Provinsi Banten, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten, dan dari beberapa komunitas yang ada di Banten. (Den)