Daya Tampung Murid Baru Jenjang SMPN di Kabupaten Tangerang 22 Ribu

By
3 Min Read
Ilustrasi foto siswa-siswi pelajar SMPN (AI)

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendidikan akan membuka Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) tahun 2026 dengan daya tampung 22.000 siswa-siswi.

‎Kepala Bidang SMP Disdik Kabupaten Tangerang, Dedy Haryanto mengungkapkan bahwa tahun ini tercatat sekitar 63.000 lulusan SD di Kabupaten Tangerang akan memperebutkan kursi di SMP Negeri. Ironisnya, daya tampung sekolah negeri hanya tersedia untuk 22.000 siswa.

‎“Daya tampung SMP Negeri kita cuma 22.000. Sedikit banget ya. Kebayang itu ngejelimetnya, sudah seperti war ticket haji,” ujar Dedy saat ditemui di ruang kerjanya Rabu, (15/4/2026).

‎Persoalan bukan hanya pada ketersediaan kursi, tapi juga infrastruktur digital. Dedy mengakui bahwa pada pelaksanaan tahun lalu, sistem pendaftaran sempat lumpuh (down) akibat lonjakan trafik dan banyaknya akun ganda.

‎Dari total lulusan SD yang ada, katanya, pendaftar yang masuk ke sistem justru membengkak hingga 70.000 lebih, melebihi jumlah siswa yang lulus.

‎Untuk mengantisipasi hal serupa dibulan Juni mendatang, Disdik berencana melakukan penguncian akun (one account policy).

‎“Kita perbaiki sistemnya sehingga satu akun yang sudah login akan terkunci, tidak bisa digunakan login berkali-kali oleh perangkat berbeda yang bikin server jebol,” jelasnya.

‎Namun, digitalisasi pendidikan di Kabupaten Tangerang nyatanya masih berjalan ditempat. Hingga saat ini, baru sekitar 50 persen atau 50 sekolah SMP Negeri yang siap melaksanakan pendaftaran secara online penuh, sementara sisanya masih menggunakan metode manual atau hybrid dengan dalih masyarakat masih gagap teknologi (gaptek).

‎Menyadari ketidakmampuan pemerintah menampung puluhan ribu siswa, Pemkab Tangerang melirik sekolah swasta melalui program Sekolah Swasta Gratis.

‎Rencananya, daftar sekolah swasta yang bekerja sama akan dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran agar orang tua memiliki alternatif saat anak mereka tersingkir dari jalur zonasi (domisili) atau prestasi.

‎Namun, program ini tampaknya belum matang. Dedy menyebut keterlibatan swasta dalam sistem pendaftaran masih bersifat “ide” dan baru akan disosialisasikan secara resmi pada Mei mendatang.

‎“Baru sebatas ngobrol dengan pengurus BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta). Resminya nanti di bulan Mei, kita lihat apakah bisa dimasukkan atau tidak,” tambahnya.

‎Kritik tajam tertuju pada sulitnya mendirikan sekolah negeri baru untuk mengejar pertumbuhan penduduk. Meski gedung bisa dibangun, Disdik mengaku terbentur pada krisis Sumber Daya Manusia (SDM).

‎Setiap tahun, kata Dedy, sekitar 300 guru PNS di Kabupaten Tangerang memasuki masa pensiun, sementara pengangkatan guru baru tidak sebanding dengan angka tersebut.

‎Saat ini, beban mengajar berada di pundak sekitar 13.000 guru yang ada. Namun, jumlah itu pun dinilai masih jauh dari ideal.

‎“Kita kekurangan guru. Solusi konkretnya kita ajukan ke pusat, tapi sementara ini jam kerja guru yang ada terpaksa ditambah,” pungkasnya. (Rez)

Share This Article