Aktivis Kabupaten Tangerang, Ansyah Sandy, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membuka dokumen anggaran serta pengelolaan aset terkait pembongkaran gedung lama Puskesmas Curug.
Permintaan itu disampaikan menyusul perbedaan keterangan antara kedua organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai anggaran pembongkaran bangunan tersebut.
Ansyah menilai, pernyataan Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, yang sebelumnya menyebut anggaran pembongkaran tersedia di Dinkes dan BPKAD justru menimbulkan pertanyaan. Terlebih, Hendra kemudian mengaku tidak mengetahui secara pasti anggaran yang disebut berada di BPKAD.
More Read
“Ini yang perlu dipertanyakan. Di Dinkes, pembongkaran Puskesmas Curug diprogramkan dalam kegiatan apa? Berdasarkan data yang saya miliki, anggaran pekerjaan bongkaran tercantum dalam RAB kontrak,” kata Ansyah kepada Tangerangonline.id, Jumat (13/11/2026).
Menurut Ansyah, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Puskesmas Curug mencantumkan pekerjaan pembongkaran dan penebangan pohon dengan bobot 2,2593 persen.
Sementara itu, Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tangerang, Aron Nugraha, menyatakan instansinya tidak menganggarkan biaya pelaksanaan pembongkaran. BPKAD, kata Aron, menjalankan proses pengelolaan dan pelelangan aset bangunan yang menghasilkan sekitar Rp 41 juta untuk disetorkan ke kas daerah.
“Kalau dalam RAB sudah ada pekerjaan bongkaran, lalu BPKAD juga memproses pelelangan aset bangunan, apa sebenarnya objek dan ruang lingkup masing-masing kegiatan? Jangan sampai publik dibuat bingung oleh keterangan yang saling bertolak belakang,” ujar Ansyah.
More Read
Minta prosedur penghapusan aset diperiksa
Ansyah juga mengingatkan bahwa pembongkaran bangunan yang berstatus barang milik daerah (BMD) harus mengikuti prosedur pengelolaan aset. Dia merujuk pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Menurut dia, proses tersebut harus didukung administrasi yang jelas, mulai dari penilaian aset, persetujuan penghapusan sesuai kewenangan, hingga mekanisme pemindahtanganan atau pelelangan apabila material bangunan masih memiliki nilai ekonomis.
Dia juga meminta kompetensi dan kewenangan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunan Puskesmas Curug diperiksa. Hal itu untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, RAB, kontrak pekerjaan, dan status aset yang menjadi objek pembongkaran.
More Read
“Kalau item pembongkaran sudah masuk RAB, harus jelas siapa yang mengerjakan dan bagaimana hubungannya dengan proses penghapusan aset. Jangan sampai ada pekerjaan yang dibayar tanpa kejelasan objek dan dasar hukumnya,” katanya.
Ansyah mendesak Dinkes dan BPKAD membuka dokumen terkait, antara lain RAB terperinci, kontrak pekerjaan, dokumen penilaian aset, persetujuan penghapusan, berita acara pelelangan, hingga berita acara penyerahan lokasi.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan perbedaan penjelasan antar-OPD. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh tahapan penganggaran, pekerjaan fisik, dan pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang semuanya benar dan prosedurnya sudah ditempuh, buka dokumennya. Tunjukkan dasar anggarannya, status asetnya, dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Ansyah.
Dia berharap keterbukaan informasi dapat menjawab dugaan tumpang tindih pembiayaan sekaligus memastikan pembangunan Puskesmas Curug berjalan sesuai ketentuan. (rez)
