Sebanyak delapan kawasan industri di Kabupaten Tangerang diduga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang mengaku telah melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Kepala DLHK Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengatakan, salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kawasan Industri Milenium.
Menurut Ujat, kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan tersebut lebih banyak berada pada aspek pengawasan. Sementara itu, urusan perizinan dan pemberian sanksi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
More Read
“Kita sifatnya melakukan pengawasan. Ranah perizinan maupun sanksi sudah menjadi kewenangan pusat. Namun, beberapa kawasan sudah kita minta untuk dilakukan pengawasan,” ujar Ujat kepada Tangerangonline.id, Kamis (12/11/2026).
Ujat menyebut, sejumlah perusahaan telah ditindaklanjuti oleh KLH. Di antaranya PT Bumi Pangan dan PT Beringin Petroleum Energy yang beroperasi di wilayah Panongan.
“PT Bumi Pangan sudah dikenakan sanksi administratif oleh KLH. Sebelumnya, PT Beringin Petroleum Energy di Panongan juga sudah ditindak,” katanya.
Dia menjelaskan, pengawasan terhadap kewajiban pengelolaan air limbah di kawasan industri telah dilakukan sejak 2023. Saat itu, DLHK mengidentifikasi sejumlah kawasan yang perlu mendapat pengawasan khusus.
Ujat mengatakan, DLHK telah menyurati pihak terkait mengenai dugaan belum terpenuhinya kewajiban penyediaan IPAL komunal. Namun, dia belum bersedia mengungkapkan secara terperinci nama-nama kawasan maupun perusahaan yang telah menerima surat tersebut.
“Kalau DLHK Kabupaten Tangerang tidak bisa memberikan sanksi. Kami hanya bisa bersurat kepada KLH. Jika terbukti melakukan pelanggaran, KLH yang akan memberikan sanksi,” ujarnya.
More Read
Dia menambahkan, koordinasi dengan KLH juga dilakukan terhadap sejumlah dugaan pencemaran lingkungan yang ditemukan dalam proses pengawasan.
Adapun pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Tangerang mengacu pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Regulasi tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan pengelolaan air limbah di tingkat daerah.
Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan dapat dikenai sanksi administratif sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku, mulai dari teguran tertulis hingga penghentian kegiatan atau pencabutan perizinan. (rez)
