Sengketa pertanahan di Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi sorotan setelah muncul perbedaan pencatatan luas lahan yang digunakan untuk pembangunan Pasar Timur.
Kuasa hukum warga, Oman Zaenurrohman, mempertanyakan selisih luas lahan antara dokumen riwayat tanah desa dan kondisi pembangunan pasar di lapangan.
Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Desa Nomor 593/170-Ds.CKP/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023, total lahan seluas 17.500 meter persegi tercatat untuk Pasar Timur sebesar 5.238 meter persegi dan lahan tukar guling seluas 600 meter persegi.
Namun, menurut Oman, pembangunan Pasar Timur sekitar 2012 menggunakan lahan seluas 7.190 meter persegi. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 1.952 meter persegi antara luas yang tercatat dalam dokumen dan penggunaan lahan di lapangan.
Oman mengatakan, perbedaan tersebut perlu ditelusuri dengan membandingkan dokumen riwayat tanah tahun 2023, Surat Persetujuan Bupati tahun 2009, serta Kohir C Nomor 976.
Ia menduga terdapat ketidaksesuaian pencatatan tanah desa yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Atas dasar itu, Oman meminta Pemerintah Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka data pertanahan dan melakukan pemeriksaan lapangan.
Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan batas lahan, status kepemilikan warga, serta keabsahan dokumen yang menjadi dasar penguasaan tanah.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan sengketa tanah yang telah bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Oman meminta instansi terkait tetap memperhatikan hak-hak warga yang terdampak sampai terdapat kepastian hukum.
Penggugat Tambahkan Delapan Dokumen Bukti
Dalam perkembangan perkara di pengadilan, Oman menyebut pihak penggugat telah menyerahkan delapan dokumen tambahan setelah pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat pada 23 Oktober 2026.
Dokumen tersebut diajukan untuk memperkuat riwayat kepemilikan tanah penggugat sekaligus membantah klaim kepemilikan dan keterangan Pemerintah Desa Cikupa sebagai Tergugat I.
Salah satu dokumen yang diajukan adalah salinan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1992 halaman 1. Dokumen itu, menurut Oman, mencatat nama Isnan pada Kohir C Nomor 16 dan Sumantra pada Kohir C Nomor 17.
Catatan tersebut dinilai berbeda dengan keterangan Tergugat I yang sebelumnya menyebut Buku C Desa tahun 1989 dan Buku Induk PBB tahun 1990 mencatat Isnan pada nomor 1 dan Sumantra pada nomor 2.
“Bukti inilah yang kemudian menjadi fakta ketidaksesuaian data primer Buku C Desa Tahun 1989, Buku Induk PBB Tahun 1990, dan Buku Induk PBB Tahun 1992. Ini juga menjadi fakta adanya dugaan penghilangan data No. C. 1 sampai 15, di mana salah satunya milik Penggugat, yakni Kohir/C No. 2, dapat terungkap,” kata Oman, Rabu (18/11/2026).
Selain itu, penggugat juga mengajukan dokumen untuk membantah klaim kepemilikan atas Kohir C Nomor 975 dan 976 yang selama ini disebut sebagai tanah desa.
Oman mengklaim, berdasarkan dokumen yang dimiliki pihaknya, kedua nomor kohir tersebut tercatat atas nama perorangan, bukan atas nama tanah desa.
Perbedaan data dan klaim kepemilikan tersebut kini menjadi bagian dari materi pembuktian dalam persidangan. Kepastian mengenai status dan riwayat kepemilikan lahan tetap menunggu pemeriksaan bukti serta putusan pengadilan. (rez)

