Aliansi Masyarakat Sehat Tangerang Selatan (AMSATS) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan memperkuat komitmen anggaran untuk program penanggulangan HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) pada 2027. Penguatan pendanaan daerah dinilai mendesak guna memastikan keberlanjutan layanan kesehatan, khususnya di tengah potensi penurunan dukungan dari donor internasional.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan konferensi pers bertajuk *Mendorong Akses Penganggaran Swakelola Tipe III di Kota Tangerang Selatan*, yang berlangsung di Kopi Tempat Kerja, Bintaro Sektor 9, Jumat (13/11/2026).
More Read
Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Forum tersebut membahas strategi penguatan pembiayaan program HIV dan TBC, perluasan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil (OMS), hingga peluang pemanfaatan skema Swakelola Tipe III, hibah, dan bentuk dukungan pemerintah lainnya.
Ketua AMSATS, Dadang, menilai Pemkot Tangsel perlu segera menyiapkan strategi pembiayaan mandiri agar program penanggulangan HIV dan TBC tidak bergantung pada bantuan lembaga donor. Terlebih, dukungan internasional seperti Global Fund dan EpiC berpotensi mengalami pengurangan secara bertahap menjelang 2030.
Ia menegaskan, organisasi masyarakat sipil mempunyai posisi penting dalam mendukung program kesehatan karena memiliki pengalaman langsung menjangkau kelompok rentan. Peran tersebut mencakup penyebaran informasi, edukasi kesehatan, penjangkauan, hingga pendampingan untuk memperoleh layanan medis.
“Penanganan HIV tidak bisa hanya bergantung pada bantuan donor. Pemerintah daerah harus mulai membangun sistem pembiayaan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas. Mereka memiliki pengalaman dan bersentuhan langsung dengan kelompok rentan sehingga perannya sangat penting dalam memastikan layanan kesehatan tetap berjalan,” ujar Dadang.
More Read
Pandangan serupa disampaikan Technical Officer Yayasan Bina Muda Gemilang, Iman Permana. Menurutnya, keberlanjutan penanganan HIV dan TBC membutuhkan dukungan yang lebih luas, tidak sebatas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
Keterlibatan OMS perlu diperkuat melalui kebijakan dan alokasi anggaran daerah. Sebab, komunitas turut berperan dalam menemukan kelompok sasaran, memberikan pemahaman mengenai kesehatan, mendampingi pasien, serta membantu memastikan kepatuhan terhadap pengobatan.
“Keberlanjutan layanan HIV dan TBC tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Peran organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan, edukasi, penjangkauan, hingga memastikan pasien tetap menjalani pengobatan juga harus diperkuat melalui dukungan anggaran daerah,” kata Iman.
More Read
Capaian Penanganan HIV di Tangsel Masih Perlu Ditingkatkan
Dalam pemaparan evaluasi program HIV per 3 November 2026, AMSATS mengungkapkan bahwa capaian skrining Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Tangerang Selatan telah mencapai 99 persen.
Meski demikian, sejumlah indikator keberlanjutan pengobatan masih membutuhkan perhatian. Capaian inisiasi dan retensi terapi antiretroviral (ARV) tercatat sebesar 81 persen, sementara supresi viral load berada di angka 69 persen.
Kedua indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendekati target 95 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penanggulangan HIV tidak cukup diukur dari tingginya angka skrining, tetapi juga harus diikuti kesinambungan terapi dan pendampingan pasien.
Saat ini, terdapat 68 layanan konseling dan tes HIV (VCT) serta 47 layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) yang tersedia di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Kota Tangerang Selatan.
Ketersediaan fasilitas tersebut perlu didukung sistem pendampingan yang kuat agar orang dengan HIV dapat mengakses layanan secara berkelanjutan dan menjalani pengobatan sesuai anjuran medis.
Swakelola Tipe III Jadi Peluang Kolaborasi Pemerintah dan Komunitas
Sebagai salah satu solusi, AMSATS mendorong Pemkot Tangsel mengoptimalkan skema Swakelola Tipe III sebagai mekanisme pelaksanaan kegiatan pemerintah yang melibatkan organisasi masyarakat sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui mekanisme tersebut, OMS berpeluang menjadi mitra pelaksana kegiatan pemerintah, terutama untuk program yang membutuhkan pendekatan langsung kepada masyarakat, seperti penjangkauan kelompok rentan, edukasi HIV dan TBC, serta pendampingan pasien.
Selain skema swakelola, AMSATS juga mengusulkan pemanfaatan anggaran hibah maupun bentuk bantuan lainnya dengan melibatkan perangkat daerah dan lembaga terkait. Dengan demikian, program berbasis komunitas dapat memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih terencana.
Dari aspek regulasi, AMSATS merekomendasikan percepatan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 serta penyelesaian Rancangan Peraturan Wali Kota mengenai Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) HIV.
Organisasi tersebut juga meminta adanya transparansi perencanaan program dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2027. Keterbukaan informasi diperlukan untuk mengetahui perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab sekaligus besaran anggaran yang dialokasikan bagi penanggulangan HIV dan TBC.
AMSATS turut mendorong agar kebutuhan program kesehatan berbasis komunitas masuk dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kelurahan. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan kelompok sasaran dapat terakomodasi sejak proses penyusunan rencana pembangunan daerah.
Di samping itu, peningkatan kapasitas dan tata kelola organisasi masyarakat sipil juga menjadi perhatian. Penguatan tersebut diperlukan agar OMS memiliki kemampuan administrasi dan kelembagaan yang memadai untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program kesehatan.
AMSATS berharap hasil FGD bersama Dinkes, Dinsos, Baznas, dan para pemangku kepentingan lainnya tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan serta alokasi anggaran konkret dalam APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2027.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan mampu menjaga kesinambungan layanan HIV dan TBC. Upaya bersama ini sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung target Ending AIDS dan eliminasi TBC pada 2030.
