Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ksatria Muda menyerahkan dokumen tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan penggunaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Tangerang dalam belanja fisik kecamatan pada APBD 2026.
Dokumen bernomor 5559/SPK/MARNAS-KMMP/XI/2026 itu berisi hasil penelusuran terhadap perencanaan kegiatan di 29 kecamatan yang kemudian dibandingkan dengan data pengadaan pemerintah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Ketua Umum LSM Ksatria Muda, Asmudyanto, mengatakan pihaknya juga menelusuri profil badan usaha penyedia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Asmudyanto, hasil penelusuran tersebut menemukan sejumlah pola yang dinilai perlu diperiksa oleh KPK, mulai dari penandaan kegiatan Pokir sejak tahap perencanaan, konsentrasi lokasi pekerjaan, dugaan pemecahan paket, hingga indikasi afiliasi antarbadan usaha penyedia.
“Dari dokumen perencanaannya saja sudah kelihatan. Labelnya jelas, ada yang ditulis Pokir, Pokir Dewan, Dewan, sampai Aspirasi. Artinya sejak awal paket itu sudah ada pemiliknya, sudah dikapling,” kata Asmudyanto kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Temukan Rp 195,61 Miliar Kegiatan Berlabel Pokir
Asmudyanto menjelaskan, berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan (Renbang) 29 kecamatan, terdapat 2.557 kegiatan dengan nilai anggaran Rp 267,65 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.744 kegiatan memiliki nilai Rp 195,61 miliar atau setara 73,09 persen dari total nilai kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu diberi label seperti “POKIR”, “POKIR DEWAN”, “DEWAN”, dan “ASPIRASI”.
Sementara itu, kegiatan yang disebut sebagai usulan kecamatan sendiri tercatat sebanyak 566 kegiatan dengan nilai Rp 45,69 miliar.
Atas temuan tersebut, Asmudyanto menduga terdapat intervensi pihak di luar pengguna anggaran dalam penentuan kegiatan dan penyedia.
Ia menilai camat maupun organisasi perangkat daerah (OPD) berpotensi hanya menjadi tempat penitipan kegiatan, sementara penentuan paket dan penyedia diduga dikendalikan pihak lain.
“Camat dan OPD itu secara aturan pengguna anggaran. Tapi dalam praktiknya, kami menduga mereka cuma ketitipan. Yang menentukan paketnya ke mana, dikerjakan siapa, diduga oknum di luar mereka, bahkan bisa jadi anggota dewannya sendiri. Ini yang kami minta KPK bongkar,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pokir pada dasarnya merupakan masukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berasal dari hasil reses anggota DPRD. Setelah melalui proses penelaahan dan masuk ke dokumen anggaran, pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Karena itu, menurut dia, label pengusul semestinya tidak menjadi dasar untuk menentukan pihak yang akan mengerjakan proyek.
Nilai Pokir Disebut Melampaui Pagu Indikatif
LSM Ksatria Muda juga membandingkan nilai kegiatan Pokir dengan pagu anggaran kecamatan dan dokumen perencanaan daerah.
Asmudyanto menyebut pagu Pokir setara 32,8 persen dari keseluruhan APBD 29 kecamatan, termasuk belanja pegawai dan operasional. Di Kecamatan Tigaraksa, porsinya disebut mencapai 53,9 persen.
Jika dibandingkan dengan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dalam dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan, nilai Pokir disebut setara 82,6 persen. Bahkan, di Kecamatan Rajeg dan Solear, nilainya masing-masing mencapai 171 persen dan 129 persen dari belanja modal tersebut.
Ia juga menyoroti perbandingan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2025–2029.
Menurut data yang dihimpun pihaknya, pagu indikatif 2026 untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh kecamatan ditetapkan sebesar Rp 153,74 miliar. Sementara itu, nilai kegiatan Pokir di kecamatan mencapai Rp 195,61 miliar atau sekitar 127 persen dari pagu tersebut.
Di Kecamatan Tigaraksa, pagu indikatif dalam RPJMD disebut sebesar Rp 5 miliar, sedangkan nilai Pokir mencapai Rp 18,47 miliar atau sekitar 3,7 kali lipat.
Asmudyanto juga menemukan 598 kegiatan Pokir yang masing-masing dipatok tepat Rp 100 juta. Selain itu, terdapat 29 kegiatan senilai total Rp 3,08 miliar yang mencantumkan nama perseorangan dalam judul kegiatan. Temuan tersebut paling banyak disebut berada di Kecamatan Pasar Kemis dan Sindang Jaya.
“Coba tanya, kegiatan ‘jalan menuju rumah bapak sekian’ itu masuk sasaran RPJMD yang mana? Indikatornya apa? Perencanaannya tidak nyambung dengan RPJMD, tapi nyambungnya ke sebaran konstituen. Itu yang kami duga terjadi,” kata dia.
Sebaran Kegiatan Banyak Berada di Kawasan Perumahan
Temuan lain yang disoroti adalah lokasi kegiatan Pokir yang dinilai terkonsentrasi di kawasan perumahan.
Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen Renbang kecamatan, Asmudyanto menyebut terdapat 271 kegiatan Pokir senilai Rp 31,17 miliar yang berada di kawasan perumahan pada 21 kecamatan.
Jumlah terbanyak disebut berada di Kecamatan Tigaraksa sebanyak 45 kegiatan, Rajeg 35 kegiatan, Sepatan 27 kegiatan, Pasar Kemis 24 kegiatan, Panongan 23 kegiatan, dan Curug 20 kegiatan.
Menurut Asmudyanto, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di kawasan perumahan semestinya ditangani melalui program perangkat daerah terkait, terutama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim).
Ia mempertanyakan mengapa pekerjaan jalan, saluran, dan paving di kawasan perumahan justru banyak dimasukkan ke dalam kegiatan Pokir yang dititipkan melalui kecamatan.
“Itu tugasnya Dinas Perkim, ada programnya, ada perencanaannya. Sekarang kok terbalik, yang ngurus jalan perumahan malah dewan lewat Pokir, dititip ke kecamatan. Kenapa larinya ke perumahan? Karena di situ pemilihnya padat, satu jalan perumahan isinya ratusan suara. Kampung yang jalannya masih tanah, yang saluran airnya mampet, malah tidak kebagian. Kami menduga ini modus merawat kantong suara pakai uang APBD,” ujarnya.
Dugaan Pemecahan Paket dan Penyedia Terafiliasi
Selain persoalan perencanaan dan lokasi, LSM Ksatria Muda juga menyoroti pola pengadaan kegiatan Pokir.
Hingga 3 November 2026, menurut Asmudyanto, sebanyak 1.458 paket Pokir senilai Rp 167,06 miliar tercatat telah dilaksanakan tanpa melalui tender. Sebanyak 1.457 paket menggunakan metode pengadaan langsung dan satu paket melalui penunjukan langsung.
Pihaknya juga mengklaim menemukan 186 kelompok pekerjaan sejenis di desa, RT, dan RW yang sama, tetapi dipecah menjadi 403 paket dengan nilai total Rp 47,71 miliar. Dari jumlah itu, 185 kegiatan senilai Rp 22,09 miliar disebut berlabel Pokir.
Enam kelompok pekerjaan memiliki nilai gabungan di atas Rp 400 juta. Menurut Asmudyanto, jika pekerjaan tersebut dinilai sebagai satu kesatuan, nilainya perlu diperiksa terkait ketentuan metode pemilihan penyedia.
Selain itu, pada 63 titik ditemukan kegiatan Pokir yang disebut memiliki lokasi dan jenis pekerjaan sama dengan kegiatan dinas atau kecamatan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pembangunan sarana air bersih di Kampung Bojong Pondoh RT 002/RW 007, Desa Gembong, Kecamatan Balaraja. Di lokasi tersebut, satu paket kecamatan disebut memiliki judul sama dengan lima paket dari salah satu dinas. Masing-masing paket bernilai Rp 100 juta sehingga total anggaran di titik tersebut mencapai Rp 600 juta.
“Kalau digabung, nilainya sudah wajib tender dan seharusnya jadi kewenangan dinas teknis. Dengan dipecah, tiap paket bisa langsung ditunjuk ke penyedia tertentu tanpa bersaing,” kata Asmudyanto.
Ia juga menyebut menemukan 220 kelompok pekerjaan dengan pola satu penyedia memperoleh dua paket atau lebih untuk pekerjaan sejenis di desa yang sama. Secara keseluruhan, kelompok tersebut mencakup 491 paket senilai Rp 56,99 miliar.
Sebanyak 23 kelompok disebut memiliki nilai gabungan antara Rp 350 juta hingga Rp 400 juta.
Sebagai contoh, penyedia berinisial BUA disebut memperoleh tiga paket pekerjaan drainase di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, senilai Rp 597,11 juta. Sementara penyedia berinisial PHBU disebut memperoleh empat paket pekerjaan jalan di Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, senilai Rp 593,58 juta.
Telusuri 246 Badan Usaha yang Diduga Terafiliasi
Penelusuran terhadap profil perusahaan melalui AHU dan LPJK juga disebut menemukan 246 badan usaha yang tergabung dalam 94 klaster.
Asmudyanto menduga badan-badan usaha tersebut memiliki keterkaitan karena ditemukan kesamaan pengurus, nomor telepon, atau alamat perusahaan.
Menurut data yang dihimpun LSM Ksatria Muda, klaster-klaster tersebut memperoleh 670 paket Pokir dengan nilai total Rp 74,94 miliar.
Pada sejumlah perusahaan, kata dia, terdapat dua orang yang sama-sama tercatat sebagai pengurus di dua CV berbeda, tetapi dengan jabatan yang saling bertukar.
“Ganti bendera, orangnya sama. Kami menduga ini persaingan semu. Seolah-olah banyak perusahaan, padahal pengendalinya itu-itu juga,” ujar Asmudyanto.
Ia menegaskan, seluruh temuan tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan data dari sistem pemerintah. Karena itu, pihaknya meminta KPK menelusuri lebih jauh proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan kegiatan Pokir di 29 kecamatan Kabupaten Tangerang.
“Semua data ini dari dokumen pemerintah sendiri, dari SiRUP, SPSE, AHU, LPJK. Kami tidak mengarang. Sekarang kami minta KPK masuk dan menelusuri siapa yang sebenarnya mengendalikan anggaran ini. Kalau tidak ada penjelasan yang memadai, kami juga siap bawa ke aparat penegak hukum lain,” katanya.
Sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan, Tangerangonline.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, M. Amud, terkait dugaan penyimpangan anggaran Pokir tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. (rez)

