Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta pada Rabu (9/9/2026), menyoroti urgensi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, menekankan bahwa Imigrasi bukan sekadar pintu keluar-masuk warga negara, melainkan benteng terakhir perlindungan marwah Indonesia.
Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana, mengungkapkan strategi pencegahan yang menyentuh langsung masyarakat.
More Read
Tiga Desa Binaan Imigrasi di Pegadungan, Cengkareng Timur, dan Duri Kosambi menjadi sarana edukasi warga mengenai bahaya TPPO, penyelundupan manusia, serta pekerja migran nonprosedural.
“Dorongan Komisi XIII DPR RI menjadi penguatan bagi kami untuk terus meningkatkan pencegahan TPPO, kualitas pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum agar masyarakat memperoleh perlindungan, kemudahan, serta kepastian hukum,” ujar Galih.
Data menunjukkan, sepanjang 2025–2026, Imigrasi Soekarno-Hatta membatalkan 45 penerbitan paspor yang diduga terkait TPPO dan menunda keberangkatan 2.922 calon penumpang berisiko.
Penegakan hukum juga berjalan melalui lima perkara Pro Justitia dan tiga tindakan administratif keimigrasian. Angka ini mencerminkan peran aktif Imigrasi dalam melindungi masyarakat dari jerat perdagangan orang.
Selain aspek pengawasan, capaian internasional turut menjadi sorotan. Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil masuk dalam Top 10 Best Airport Immigration Services versi Skytrax World Airport Awards 2025 dan 2026.
Willy Aditya menyebut pencapaian tersebut sebagai “luar biasa” dan menekankan agar semangat Imigrasi untuk Rakyat benar-benar diwujudkan melalui pelayanan berdampak dan kolaborasi lintas sektor.
Komisi XIII DPR RI mendorong agar sistem pencegahan TPPO dan TPPM diperkuat secara terintegrasi, mulai dari data permohonan paspor, profiling penerbangan, hingga tindak lanjut penegakan hukum.
Dengan deteksi dini dan pemeriksaan terhadap penumpang berisiko, Imigrasi Soekarno-Hatta diharapkan semakin kokoh sebagai garda terdepan perlindungan warga negara. (Rmt)
