Sembilan fraksi di DPRD Kota Tangerang menyampaikan pandangan umum terkait perubahan 4 Perda di dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (7/3/2017).
Diketahui, perubahan pada empat perda itu yakni, Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2012-2032, Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Menengah Jangka Pendek Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Raperda mengenai penyertaan modal pemerintah.
Dalam pandangan umum Fraksi Hanura Nasdem pada rapat peripurna tersebut meminta untuk menunda terlebih dahulu pembahasan perubahan Perda tentang RPJMD. Sebab, apabila perubahan Perda tentang RTRW belum ditetapkan. Sehingga pembahasan pada Perda tentang RPJMD tak bisa dilaksanakan.
“Pedoman pembahasan RPJMD itu masuk dalam RPJPD dan RTRW. Bagaimana mungkin dapat dibahas RPJMD apabila RTRW saja belum diselesaikan perubahannya. Tidak bisa dibahas secara bersamaan,” ucap Minarto, selaku juru bicara Fraksi Hanura Nasdem kepada para peserta rapat paripurna, Selasa (7/3/2017).
Bahkan, kedua pihak itu menanyakan kembali munculnya nama PT Tangerang Nusantara Global (TNG) yang sebagai holding company di Pemerintahan Kota Tangerang itu telah disampaikan dalam penjelasan Walikota Tangerang pada rapat paripurna, Kemarin (6/3/2017).
“Memang telah kita sepakati bersama Perda BUMD Kota Tangerang. Tapi, munculnya PT TNG ini kita tak pernah terlibat. Makanya kita tanyakan terkait perwalnya sudah ada atau belum. Juga siapa saja susunan direksinya,” tegasnya lebih lanjut.
Terkait pertanyaan dari Fraksi Hanura Nasdem, Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi menuturkan, bahwa dirinya menunggu jawaban dari Walikota Tangerang terkait pertanyaan tersebut pada rapat paripuna besok (8/3/2017).
“Kita tunggu jawabannya dari eksekutif dari pertanyaan Fraksi Hanura Nasdem. Kita lihat besok jawabannya,” singkat Suparmi. (Yip)
