Beranda Berita FKKS: Penggalangan Dana Pendidikan SMA dan SMK se-Banten Sesuai Permendikbud 75/2016

FKKS: Penggalangan Dana Pendidikan SMA dan SMK se-Banten Sesuai Permendikbud 75/2016

0

Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Kabupaten Tangerang dan perwakilan Komite Sekolah SMA/SMK se-Provinsi Banten akan menggelar Workshop mengenai kontoversi sekolah gratis. Dengan workshop tersebut dapat memberikan masukan untuk kajian akademis tentang Pembiayaan dalam peningkatan Pendidikan SMA dan SMK se-Banten.

Workshop bakal digelar Rabu (10/1/2018) bersama Bappeda Provinsi Banten di Kampus UNIS Tangerang.

Kegiatan ini menindak lanjuti diskusi awal sebelumya dengan Bappeda Banten dan Kabid Dikmen Dikbud Banten dengan FKKS Kabupaten Tangerang. Saat diskusi awal, mencuat wacana tentang statement Gubernur Banten tentang Sekolah Gratis yang banyak dikritisi publik.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina, memandang perlu dilakukan revitalisasi tugas Komite Sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Hal ini seiring Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Disebutkan pada Permendikbud itu, Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Ketua FKKS Nur Hipalah mengungkan, Permendikbud 75/2016 telah menegaskan Komite Sekolah bisa melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

“Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,” bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendikbud ini.

Namun ditegaskan dalam Permendikbud, bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

“Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah,” kata Nurhayati Hipalah.

Sedangkan hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan antara lain untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana/prasarana, pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara penggunanaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite Sekolah.

“Harapan FKKS semoga pemerintah sepakat apa yang menjadi problem di masyarakat atau wali murid,” terangnya.(sam)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini